Arsip
Jelajahi artikel terbaru dan halaman arsip yang dapat diakses mesin pencari.
Pemerintah Indonesia terus menyempurnakan sistem penyaluran program bantuan sosial guna memperkuat jaring pengaman sosial nasional bagi masyarakat yang membutuhkan.
23 Agustus 2026
Penyelenggaraan bantuan sosial merupakan salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus memperkuat pilar promotif dan preventif dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pengelolaan kewajiban pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus disempurnakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama pemerintah.
Penyebaran pesan singkat bermuatan manipulasi digital kian gencar menyasar para pengguna telepon pintar di berbagai penjuru tanah air.
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperketat pengawasan terhadap berbagai penawaran finansial dan lowongan kerja paruh waktu daring yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Kebutuhan masyarakat terhadap transaksi pengiriman dana antarbank yang cepat, aman, dan berbiaya rendah terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi digital.
Bank Indonesia resmi memberlakukan penyesuaian tarif Merchant Discount Rate atau MDR QRIS terbaru di Indonesia, yang menetapkan bahwa transaksi pembayaran digital hingga batas nominal tertentu sama sekali tidak dikenakan biaya alias gratis...
Pertumbuhan platform media sosial berbasis video di kancah digital global telah menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis.
YouTube telah mengumumkan pembaruan menyeluruh terhadap regulasi YouTube Partner Program (YPP) yang dijadwalkan berlaku secara efektif mulai 1 Februari 2027 mendatang.
Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia terus mengalami pembaruan menuju sistem pengelolaan yang semakin terintegrasi dan modern.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum menetapkan standardisasi menyeluruh mengenai pengelolaan dan status keaktifan rekening nasabah di seluruh perbankan komersial Indonesia.
Perkembangan lanskap perdagangan elektronik telah menghadirkan pergeseran signifikan dalam pola interaksi antara penjual, pembuat konten, dan konsumen.
Pengawasan terhadap tata kelola informasi nasabah pada sektor pendanaan digital kian diperketat menyusul maraknya laporan terkait penyalahgunaan data dalam proses operasional harian.
Pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan peningkatan integrasi layanan digital yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Peluang pendanaan pendidikan tinggi kembali dibuka secara resmi oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pendidikan tinggi merupakan jembatan penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda.
Penggunaan meterai elektronik atau e-meterai kini menjadi bagian integral dalam pengelolaan berbagai dokumen digital dan administrasi pemberkasan di Indonesia, termasuk pada seleksi calon pegawai negeri sipil maupun kebutuhan pengesahan...
Sistem pembayaran ritel di Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak Bank Indonesia meluncurkan infrastruktur Bank Indonesia Fast Payment System atau BI-FAST pada Desember 2021.
Pemanfaatan media digital sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan tambahan semakin diminati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.
Memahami secara menyeluruh syarat pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) baik untuk jalur reguler maupun jalur afirmasi merupakan langkah awal yang sangat krusial bagi seluruh calon pelamar di Indonesia.
Pemeriksaan kelengkapan berkas kualifikasi pendidikan merupakan tahapan paling awal sekaligus paling menentukan dalam rangkaian seleksi aparatur sipil negara.
Bank Indonesia secara resmi memperluas kebijakan tarif Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebesar 0 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kerugian finansial sebesar Rp 806.220.000 yang menimpa seorang warga menjadi bukti nyata bahaya penawaran kerja paruh waktu fiktif berbasis digital.
