Kantor berita resmi Xinhua melaporkan bahwa mantan Perdana Menteri China, Zhu Rongji, meninggal dunia pada usia 97 tahun di Beijing. Beliau mengembuskan napas terakhir karena sakit pada Rabu, 12 Agustus 2026, sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Zhu Rongji dikenang sebagai salah satu arsitek reformasi ekonomi China yang mendorong restrukturisasi perusahaan milik negara, menekan korupsi, serta membawa negara tersebut bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Perjalanan hidup dan karier politik Zhu Rongji diwarnai oleh berbagai tantangan besar. Lahir di Hunan pada 23 Oktober 1928, kariernya sebagai perencana ekonomi sempat terhenti selama sekitar 22 tahun setelah dicap sebagai kaum kanan pada 1957 karena memuji reformasi di Hungaria dan Yugoslavia. Selama Revolusi Kebudayaan pada 1966 hingga 1976, ia diasingkan ke pedesaan dan menjalani pekerjaan kasar. Zhu kembali menanjak hingga menjadi wakil sekretaris partai di Shanghai pada 1987 dan wali kota pada 1988, tempat ia berhasil meredakan ketegangan demonstrasi 1989 tanpa mengerahkan militer. Ia ditunjuk sebagai wakil perdana menteri pada 1991, masuk Komite Tetap Politbiro pada 1993, dan menjadi perdana menteri pada usia 69 tahun untuk masa jabatan 1998 hingga 2003, menduduki posisi ketiga dalam hierarki kepemimpinan China di bawah Presiden Jiang Zemin dan Li Peng.
Gaya kepemimpinannya yang keras membuat Zhu dijuluki Bos serta Zhu Fengzi atau Zhu si Gila. Dalam menjalankan kepemimpinan, ia melanjutkan kebijakan pembukaan ekonomi yang dirintis Deng Xiaoping sejak 1979. Pada awal 1990-an saat menjabat sebagai wakil perdana menteri, Zhu menerapkan pengendalian harga dan menghentikan penyaluran kredit kepada perusahaan negara yang merugi meskipun mendapat perlawanan dari sejumlah pemerintah daerah. Komitmennya terhadap pemberantasan korupsi ditegaskan pada 1998 lewat pernyataannya yang dikutip People's Daily bahwa ia telah menyiapkan 100 peti mati, 99 untuk pejabat korup dan satu untuk dirinya sendiri. Pada tahun yang sama, pemerintahannya mendorong penjualan apartemen milik perusahaan negara kepada masyarakat sehingga memicu lonjakan kepemilikan rumah di kawasan perkotaan China.
Pada rentang kepemimpinannya, diplomasi ekonomi internasional dan akuntabilitas publik juga menjadi prioritas. Zhu berkunjung ke Washington pada 1999 untuk menawarkan konsesi pembukaan pasar guna meraih dukungan Amerika Serikat, hingga China resmi menjadi anggota WTO pada Desember 2001. Keanggotaan ini memperkuat perdagangan, di mana pertumbuhan ekonomi China bertahan di atas 8% per tahun sepanjang 2000 hingga 2010 dan mencapai 14,2% pada 2007. Di sisi lain, sikap akuntabel ditunjukkan Zhu saat mengecam buruknya kualitas tanggul pascabanjir 1998 yang menewaskan sekitar 4.150 orang. Tiga tahun kemudian, ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui televisi nasional akibat ledakan gedung sekolah di China selatan yang menewaskan sedikitnya 42 orang.
Pabrik Baterai EV Terbesar ke-2 RI Sudah Beroperasi Juli 2026
Untuk menganalisis langkah dan kebijakan ekonomi berorientasi efisiensi seperti yang diterapkan pada era Zhu Rongji, pengamat serta praktisi ekonomi dapat menerapkan panduan evaluasi kebijakan berikut secara sistematis:
Pertama, periksa penataan alokasi modal sektor publik dengan menghentikan penyaluran kredit pada unit usaha yang tidak efisien atau terus mengalami kerugian.
Kedua, evaluasi kesiapan pembukaan akses pasar domestik melalui pemberian konsesi perdagangan yang terukur untuk mendukung integrasi ke dalam organisasi perdagangan internasional seperti WTO.
Astaga! Hiu Ngamuk di Pantai Dekat RI, Gigit Peselancar hingga Kritis
Ketiga, kaji dampak program pengalihan aset publik, seperti penjualan hunian perusahaan negara kepada masyarakat, dalam mendorong tingkat kepemilikan rumah perkotaan.
Keempat, tinjau akuntabilitas pelaksanaan infrastruktur publik serta keterbukaan kepemimpinan dalam mengevaluasi kegagalan proyek guna mencegah risiko kerugian dan keselamatan masyarakat.
