Sebanyak 352 siswa dari sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para siswa dilaporkan mengalami gejala seperti pusing dan muntah-muntah usai menyantap makanan yang dibagikan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, melaporkan bahwa sebagian dari siswa korban dugaan keracunan yang sempat mendapatkan penanganan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) kini telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.
Ancaman Sanksi untuk Unit Penyedia Makanan
Menindaklanjuti kasus tersebut, Ketua Satgas Program MBG NTB, Fathul Gani, menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyalurkan makanan kepada 352 siswa tersebut kini terancam sanksi penghentian sementara atau suspend. Keputusan resmi terkait sanksi terhadap unit layanan tersebut masih menunggu ketetapan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Insiden dugaan keracunan massal ini mendapat perhatian serius dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Chaniago. Ia menyoroti lemahnya kontrol pengawasan kualitas di lapangan, mengingat BGN sebelumnya telah menindak sejumlah unit penyedia makanan.
Irma mengungkapkan bahwa BGN sebenarnya sudah cukup banyak men-suspend SPPG yang tidak memenuhi persyaratan standar operasional, seperti sertifikasi Laik Higiene dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kendati demikian, kelalaian serupa dinilai masih saja terjadi hingga membahayakan para siswa.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Tuntutan Penggantian Personel Pengawas
Atas kejadian di Batukliang tersebut, Irma menuntut agar personel atau sumber daya manusia (SDM) dari BGN yang bertugas di SPPG bersangkutan segera diganti. Langkah tegas ini dinilai perlu karena petugas terkait dianggap tidak menjalankan tanggung jawab pengawasan mutu secara optimal.
Irma menegaskan bahwa makanan yang bermasalah semestinya tidak sampai keluar dari dapur penyedia apabila para petugas pengawas bekerja dengan baik dan teliti dalam memastikan kelayakan hidangan sebelum didistribusikan kepada para siswa penerima program MBG.
