Sebanyak 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami insiden keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (11/9/2026). Peristiwa ini memicu sorotan tajam dan keprihatinan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas kejadian yang menimpa ratusan pelajar tersebut. Menyikapi insiden ini, Sari secara tegas mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti dari peristiwa keracunan massal tersebut.
Desakan Evaluasi dan Penegakan SOP
Sari Yuliati meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera bergerak cepat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara disiplin tanpa kompromi.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Menurutnya, aspek pengolahan dan distribusi makanan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat. Jika hasil pemeriksaan atau investigasi nantinya menemukan adanya kelalaian maupun pelanggaran prosedur dalam penyediaan hidangan, Sari meminta agar pihak terkait dijatuhi sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Kualitas dan Keamanan Pangan Jadi Prioritas Utama
Lebih lanjut, Sari menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya berpatokan pada kuantitas atau tingginya jumlah penerima manfaat semata. Hal yang paling krusial dan mendasar justru terletak pada kualitas bahan baku serta jaminan keamanan makanan yang disajikan kepada para siswa.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Sebagai langkah preventif ke depan, DPR RI berkomitmen untuk proaktif mengawasi kinerja Badan Gizi Nasional beserta SPPG di berbagai daerah. Pengawasan intensif ini akan dijalankan melalui instrumen pengawasan legislatif yang dimiliki DPR guna memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran tanpa mengorbankan keselamatan siswa.
