Pembangunan jalur Lintas Raya Terpadu (LRT) rute Velodrome menuju Manggarai telah rampung 100 persen. Jalur transportasi massal ini dipersiapkan untuk memperluas jaringan angkutan berbasis rel di Jakarta dan mempermudah aksesibilitas masyarakat menuju pusat integrasi transportasi di Manggarai.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan peninjauan langsung guna mengecek kesiapan operasional serta fasilitas stasiun LRT Jakarta di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, pada Senin, 24 Agustus 2026. Peninjauan tersebut dilakukan menjelang pengoperasian penuh jalur baru yang akan melengkapi rute LRT Jakarta yang sudah beroperasi sebelumnya.
Berikut adalah empat poin utama yang perlu diketahui terkait peresmian, pola operasional, tarif, dan konektivitas LRT rute Velodrome-Manggarai:
1. Pembangunan Rampung 100 Persen dan Agenda Peresmian
Pengerjaan fisik proyek LRT Velodrome-Manggarai saat ini telah selesai secara menyeluruh. Jalur rel, stasiun, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung telah siap untuk memasuki tahap pengoperasian resmi.
Peresmian LRT Velodrome-Manggarai dijadwalkan akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan tanggal peresmian pada 26 Agustus 2026. Meski demikian, waktu pasti pelaksanaan seremoni peresmian tetap menyesuaikan agenda dan jadwal Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini tengah memprioritaskan penanganan persoalan bencana nasional, seperti kebakaran hutan dan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
2. Jam Operasional Penuh dan Proyeksi Volume Penumpang
Setelah peresmian resmi dilakukan oleh Presiden, LRT rute Velodrome-Manggarai akan segera beroperasi secara penuh melayani rute perjalanan dari Kelapa Gading hingga Manggarai. Waktu layanan moda transportasi ini diselaraskan dengan jam layanan kereta api perkotaan yang sudah berjalan di ibu kota.
LRT Jakarta akan melayani masyarakat mulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB, serupa dengan jadwal operasional harian Kereta Rel Listrik (KRL). Pada tahap awal operasional penuh, rute Kelapa Gading-Manggarai diproyeksikan mampu mengangkut sebanyak 60.000 hingga 80.000 penumpang setiap harinya.
3. Ketentuan Tarif Perjalanan dan Akses Gratis Masa Uji Coba
Kebijakan tarif yang diterapkan untuk rute Kelapa Gading-Manggarai diatur secara bertahap selama masa operasional awal menuju pemberlakuan tarif reguler terpadu.
Untuk sementara hingga Oktober mendatang, pengguna rute Kelapa Gading-Manggarai dikenakan skema tarif flat sebesar Rp5.000 per perjalanan. Pembahasan dan keputusan terkait formulasi skema tarif baru untuk keseluruhan rute LRT Jakarta ditargetkan diputuskan pada Oktober mendatang.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Selain itu, selama berlangsungnya masa uji coba, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pembebasan biaya perjalanan atau tarif gratis bagi 15 golongan masyarakat yang telah ditetapkan.
4. Integrasi Tiga Moda dan Akses Pejalan Kaki di Manggarai
Stasiun LRT Manggarai dirancang untuk menjadi bagian penting dalam ekosistem transportasi publik terpadu di kawasan Manggarai, memfasilitasi integrasi antarmoda bersama bus Transjakarta dan KRL Commuter Line.
Integrasi dengan Transjakarta LRT Jakarta saat ini telah terhubung langsung dengan layanan bus Transjakarta yang beroperasi di kawasan Stasiun Manggarai. Keterhubungan rute Transjakarta dengan kawasan stasiun tersebut memungkinkan integrasi tiga moda transportasi publik di titik simpul Manggarai telah terjalin.
Akses Pejalan Kaki Menuju Stasiun KRL Untuk mempermudah perpindahan penumpang menuju kereta rel listrik, pembangunan akses pejalan kaki langsung yang menghubungkan Stasiun LRT Manggarai dan Stasiun KRL Manggarai ditargetkan rampung pada September 2026.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin menyampaikan bahwa pengerjaan fisik jalur penghubung tersebut tengah diproses bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Koordinasi kedua pihak difokuskan pada kepastian landasan hukum pemanfaatan lahan milik KAI agar proses integrasi fisik berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan administratif.
