Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara mencatat bencana banjir melanda enam kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa banjir yang terjadi di sejumlah daerah tersebut mengakibatkan ribuan warga terdampak.
Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Sumut, enam wilayah yang dilanda banjir meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Langkat, Kota Medan, dan Kota Binjai. Kejadian banjir yang melanda enam kabupaten/kota tersebut berlangsung secara bertahap dalam rentang waktu beberapa hari, yaitu pada Sabtu (5/9), Minggu (6/9), dan Senin (7/9).
Rincian Dampak Banjir di Daerah Terdampak
Berdasarkan pendataan BPBD Sumatera Utara, banjir di Kota Medan memberikan dampak pada 817 kepala keluarga yang tersebar di satu kecamatan. Sementara itu, di Kabupaten Nias Barat, luapan banjir melanda empat kecamatan dengan total 595 kepala keluarga terdampak.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Wilayah lain yang turut mencatatkan dampak warga adalah Kota Binjai dengan 461 kepala keluarga terdampak banjir. Di Kabupaten Deli Serdang, banjir menggenangi wilayah permukiman dan berdampak pada 30 kepala keluarga di satu kecamatan.
Untuk Kabupaten Nias Selatan, bencana banjir dilaporkan mengakibatkan fasilitas umum di Kecamatan Hilisalawa'ahe terdampak. Bersama dengan Kabupaten Langkat, wilayah-wilayah ini masuk dalam pendataan titik bencana yang menjadi perhatian penanganan di tingkat provinsi.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Upaya Pendataan dan Koordinasi Penanganan
Menindaklanjuti bencana hidrometeorologi tersebut, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa masing-masing pemerintah daerah setempat telah bergerak melakukan pendataan langsung ke lokasi-lokasi yang terdampak banjir. Langkah ini dilakukan sekaligus untuk memantau perkembangan kondisi terkini di lapangan.
Selain pendataan oleh pemerintah daerah setempat, BPBD Sumut juga melakukan koordinasi aktif dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait dalam hal penanganan bencana di seluruh lokasi terdampak.
