Fenomena teror serangan monyet ekor panjang yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, mendapatkan perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan. Konflik antara manusia dan satwa liar ini dilaporkan semakin meresahkan setelah kawanan monyet masuk ke lahan pertanian milik warga, merusak berbagai tanaman pertanian, hingga menyerang dan menggigit penduduk setempat. Situasi ini dinilai memerlukan langkah penanganan yang konkret dan komprehensif dari pemerintah agar tidak terus menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dicatat oleh pihak kepolisian, teror penyerangan oleh kera ekor panjang di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah terjadi sebanyak 18 kali. Kapolres Inhil, AKBP Donny Eko Listianto, mencatat bahwa rangkaian serangan monyet ekor panjang tersebut berlangsung dalam kurun waktu dari tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Dari belasan insiden penyerangan tersebut, tercatat ada sebanyak 17 orang warga yang menjadi korban luka-luka, di mana salah satu di antaranya bahkan dilaporkan telah diserang sebanyak dua kali oleh satwa tersebut.
Sebagai upaya penanganan darurat di lapangan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau telah mengambil tindakan dengan memasang sejumlah perangkap guna mengatasi gangguan kawanan monyet di wilayah Tembilahan. Jika ditinjau dari sisi ilmiah, hasil kajian dari para ahli menunjukkan bahwa monyet ekor panjang tergolong sebagai satwa sinantropik. Karakteristik satwa sinantropik ini membuat mereka cenderung memperoleh sumber makanan berkalori tinggi dari lingkungan sekitar manusia, yang menjadi salah satu pemicu mengapa kawanan monyet ini kerap mendekati dan beraktivitas di sekitar permukiman serta lahan pertanian warga.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Melihat eskalasi konflik yang terus berulang, Johan Rosihan yang merupakan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera menyiapkan langkah-langkah pengendalian populasi yang efektif guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Anggota legislatif tersebut meminta agar pihak Kemenhut tidak hanya mengandalkan tindakan penghalauan atau evakuasi monyet setiap kali terjadi konflik di lapangan. Langkah preventif dan pengendalian populasi jangka panjang dinilai jauh lebih krusial untuk menyelesaikan akar permasalahan.
Lebih lanjut, Johan Rosihan juga meminta Kementerian Kehutanan untuk melakukan kajian mendalam mengenai jumlah populasi serta daya dukung habitat monyet ekor panjang, khususnya di wilayah-wilayah yang sering mengalami konflik berulang dengan manusia. Ia mendorong Kemenhut untuk segera merumuskan dan menetapkan sebuah protokol nasional penanganan satwa sinantropik yang didasarkan pada tingkatan konflik. Protokol tersebut diharapkan dapat mengatur secara jelas kapan tindakan cukup berupa penghalauan, kapan harus dilakukan relokasi, kapan tindakan pengendalian reproduksi atau populasi diperlukan, serta bagaimana mekanisme perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang diderita oleh masyarakat terdampak.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Di samping penanganan terhadap satwa, Johan Rosihan juga memberikan perhatian mendalam terhadap keselamatan warga yang menjadi korban. Politikus PKS ini mendorong pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam memastikan bahwa seluruh warga yang menjadi korban serangan monyet di Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai. Penanganan medis yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan agar para korban dapat segera pulih dari luka-luka akibat gigitan maupun serangan satwa tersebut.
