Acara penganugerahan detiktimur Awards 2026 yang berlangsung pada Jumat malam, 7 Agustus 2026, menjadi momentum penting bagi apresiasi kepemimpinan di Indonesia bagian timur. Bertempat di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Direktur Utama detikcom, Abdul Aziz, secara langsung menyerahkan trofi penghargaan untuk kategori Legislator Aspiratif Pendorong Keadilan Sosial dan Agraria kepada Bahtra Banong. Bahtra, yang merupakan kader Partai Gerindra, saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Penghargaan ini diinisiasi oleh detikSulsel sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi, kepemimpinan, serta program-program berdampak bagi kemajuan masyarakat dan daerah di Indonesia bagian timur.
Penghargaan yang diterima Bahtra Banong ini tidak lepas dari peran aktifnya bersama Komisi II DPR RI dalam merespons berbagai aduan masyarakat terkait konflik pertanahan. Sebagai bagian dari langkah nyata tersebut, Komisi II DPR RI telah menyelenggarakan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada Selasa, 19 Mei. Rapat tersebut membahas pengaduan dari koalisi masyarakat di Sulawesi Tengah mengenai konflik agraria yang melibatkan pengelolaan lahan oleh Bank Tanah di wilayah lima desa. Masyarakat setempat melaporkan bahwa lahan mereka secara sepihak ditetapkan sebagai wilayah Bank Tanah tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta tanah ulayat. Selain kasus di Sulawesi Tengah, Komisi II DPR RI juga menerima aduan serupa mengenai konflik lahan serta pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) yang berasal dari wilayah Sumatera Selatan.
Di samping fokus pada isu agraria, perhatian terhadap kesejahteraan aparatur daerah juga menjadi sorotan penting dalam kinerja kedewanan. Saat ini, terdapat kurang lebih 39 daerah di Indonesia yang sedang mengalami kesulitan fiskal yang cukup serius. Keterbatasan ruang fiskal di puluhan wilayah ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membayarkan gaji para pegawai mereka, baik yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Masalah keuangan ini jika dibiarkan tentu dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Untuk mengatasi persoalan fiskal tersebut, Bahtra Banong mengusulkan sebuah solusi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat. Ia mengusulkan agar pembayaran gaji PPPK ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat guna mengurangi beban fiskal yang selama ini menghimpit pemerintah daerah. Usulan ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran anggaran bagi daerah-daerah yang sedang kesulitan. Menindaklanjuti situasi tersebut, DPR RI dan pemerintah akhirnya mencapai kesepakatan penting untuk menjamin hak-hak para pekerja daerah. Dalam kesepakatan bersama tersebut, diputuskan bahwa tidak akan ada pemotongan gaji bagi ASN dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau pemecatan terhadap PPPK.
Sebagai langkah pendukung untuk mengatasi kendala keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan turun tangan. Kemendagri berkomitmen untuk memberikan pendampingan khusus kepada pemerintah daerah agar mereka dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menaruh harapan besar pada kebijakan anggaran masa depan. Mereka berharap agar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2027 dapat ditingkatkan jumlahnya dibandingkan dengan alokasi pada tahun sebelumnya, sehingga daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih memadai.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Sebagai contoh nyata pengelolaan anggaran di tengah tantangan fiskal, wilayah Kabupaten Lahat berhasil menunjukkan kinerja yang positif. Di bawah kepemimpinan Bupati Pak Cik Ujang, daerah Lahat sukses melakukan efisiensi program kerja dengan nilai mencapai kurang lebih Rp 420 miliar. Langkah efisiensi yang berhasil diterapkan di Kabupaten Lahat ini membuktikan bahwa pengelolaan anggaran yang cermat dan tepat sasaran dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi tekanan fiskal di tingkat daerah, sekaligus menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.
