Tim hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, secara resmi memberikan bantahan keras terhadap tuduhan yang menyebutkan bahwa klien mereka menerima dana sebesar USD 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu dolar Amerika Serikat). Tuduhan ini mencuat dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pembagian kuota haji. Melalui tim hukumnya, mantan Menteri Agama tersebut menegaskan bahwa tudingan mengenai penerimaan uang dalam mata uang asing tersebut sama sekali tidak benar dan tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang valid. Bantahan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di publik terkait dengan dugaan aliran dana dalam kasus pembagian kuota haji tersebut.
Mellisa Anggraini, selaku kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan keheranannya atas tudingan yang menyebutkan adanya dana ratusan ribu dolar sebagai biaya percepatan. Menurut Mellisa, hingga saat ini pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum juga menguraikan secara terperinci bagaimana aliran dana dari fee yang dituduhkan tersebut mengalir. Ketiadaan penjelasan detail mengenai mekanisme dan arah aliran dana dari komisi antirasuah tersebut membuat tim hukum menilai bahwa tuduhan penerimaan uang tersebut masih bersifat tidak jelas dan tidak berdasar. Pihak kuasa hukum menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan detail dari KPK sebelum melayangkan tuduhan yang merugikan nama baik kliennya.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Selain membantah penerimaan uang sebesar USD 271.000, Mellisa Anggraini juga memberikan klarifikasi dan bantahan tegas terhadap kabar miring lainnya. Kabar tersebut menyatakan bahwa Yaqut Cholil Qoumas sempat memerintahkan para anak buah atau bawahannya di Kementerian Agama untuk menyiapkan dana sebesar USD 1 juta (satu juta dolar Amerika Serikat). Dana tersebut kabarnya dipersiapkan untuk diberikan kepada Panitia Khusus (Pansus) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mellisa menegaskan bahwa isu mengenai perintah penyiapan dana satu juta dolar tersebut adalah informasi yang tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh kliennya kepada jajaran bawahannya.
Terkait dengan keterlibatan nama-nama anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR dalam pusaran kasus ini, tim hukum Yaqut menyoroti adanya kejanggalan dalam proses penanganan perkara. Mellisa Anggraini mengungkapkan fakta bahwa dari sekian banyak nama anggota pansus yang disebut-sebut dalam perkara dugaan korupsi ini, ternyata tidak ada satu pun dari mereka yang diperiksa secara langsung. Ketiadaan pemeriksaan langsung terhadap para anggota Pansus Haji DPR tersebut menimbulkan pertanyaan dari pihak kuasa hukum mengenai validitas dugaan aliran dana yang selama ini dituduhkan kepada klien mereka, mengingat konfirmasi langsung dari pihak-pihak terkait belum dilakukan.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Lebih jauh lagi, Mellisa Anggraini memberikan penjelasan hukum mengenai aspek kebijakan pembagian kuota haji yang menjadi latar belakang kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa munculnya transaksi atau praktik jual-beli kuota haji tidak dengan sendirinya lahir atau terjadi hanya karena adanya kebijakan pembagian kuota dengan formulasi rasio 50:50. Kebijakan pembagian kuota tersebut merupakan regulasi administratif, dan tidak serta-merta melahirkan tindakan transaksional ilegal seperti yang dituduhkan. Dengan demikian, tim hukum menegaskan bahwa kebijakan pembagian kuota 50:50 tersebut tidak bisa dijadikan alasan otomatis untuk menuduh adanya
