Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti wacana penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum di Indonesia, seraya mengingatkan bahwa sistem tersebut sudah ditinggalkan di Jerman. Mahkamah Konstitusi Jerman pada 2009 telah memutuskan bahwa penggunaan e-voting tidak konstitusional.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan pentingnya keterlibatan publik secara luas dalam sistem pemilihan umum. Menurutnya, substansi utama dari demokrasi adalah kemampuan setiap warga negara untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemilu, termasuk bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.
Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Lolly Suhendi menyampaikan bahwa implementasi e-voting memerlukan persiapan matang serta kajian yang menyeluruh. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam, wacana penerapannya perlu ditimbang secara bertahap apabila nantinya disepakati dalam pembahasan regulasi. Saat ini, Bawaslu tengah menyiapkan usulan perubahan substantif untuk materi revisi Undang-Undang Pemilu.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454
KPU Kaji Potensi dan Efisiensi E-Voting
Di sisi lain, wacana digitalisasi pemungutan suara terus menjadi perhatian penyelenggara teknis pemilu. Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Betty Epsilon Idroos sebelumnya menilai sistem e-voting berpotensi menjawab berbagai tantangan operasional dalam penyelenggaraan pemilu.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024, KPU mencatat sejumlah kendala krusial, antara lain tingginya beban biaya logistik, potensi kesalahan manusia dalam penghitungan dan rekapitulasi manual, durasi proses rekapitulasi yang panjang, keterbatasan akses bagi pemilih di luar negeri, hingga kebutuhan peningkatan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
KPU memandang sistem e-voting dapat menawarkan efisiensi melalui digitalisasi pemungutan suara, validasi pemilih secara otomatis, rekapitulasi yang lebih cepat, serta penyediaan jejak audit digital yang dapat diverifikasi. Namun, kajian yang dilakukan KPU tidak semata menyangkut aspek teknologi digital, melainkan turut mengukur kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan siber, dan faktor kepercayaan publik sebelum sistem ini dapat benar-benar diterapkan.
