Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya pergeseran fokus dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan belanja daerah tidak lagi cukup ditakar dari tingginya angka serapan atau minimnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), melainkan harus dinilai dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menghadiri Seminar dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam forum tersebut, Bima mendorong seluruh anggota DPRD untuk memperkuat kapasitas pengawasan agar kebijakan anggaran daerah benar-benar efektif menggerakkan perekonomian.
Menurut Bima, setelah lebih dari dua dekade perjalanan desentralisasi dan 30 tahun otonomi daerah berjalan, kapasitas fiskal pemerintah daerah tercatat belum mengalami penguatan yang signifikan. Sebagian besar daerah di Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Dorong Belanja yang Pacu Investasi dan Lapangan Kerja
Pemerintah daerah kini berhadapan dengan berbagai dinamika yang kian kompleks, mulai dari laju digitalisasi, sengketa batas wilayah, hingga kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah. Menjawab persoalan tersebut, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kewenangan daerah dipandang sangat mendesak agar alokasi belanja publik tidak sekadar bersifat administratif.
Bima mengingatkan bahwa DPRD bersama kepala daerah memegang tanggung jawab strategis untuk mengarahkan APBD pada sektor-sektor produktif. Anggaran daerah diminta fokus untuk mendorong iklim investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur, memangkas biaya transaksi ekonomi, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Kegiatan Rakernas ADKASI tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum ADKASI Siswanto, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional dan daerah.
