Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyelenggarakan forum dialog diplomatik bertajuk Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah Indonesia dengan perwakilan negara-negara tetangga untuk memperkuat kerja sama lintas batas serta mendorong kesejahteraan di kawasan perbatasan.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Sejumlah perwakilan diplomatik hadir memenuhi undangan, di antaranya Duta Besar Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Vietnam, Singapura, dan Filipina, serta Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia dan Konselor Politik Kedutaan Besar India.
Transformasi Beranda Terluar dan Penguatan PLBN
Dalam forum tersebut, Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk mengubah paradigma kawasan batas antarnegara. Wilayah perbatasan tidak lagi diposisikan sebagai halaman belakang Indonesia, melainkan diarahkan menjadi halaman depan negara yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga kedaulatan wilayah.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Pengelolaan lintas batas ini dijalankan melalui kolaborasi berbagai unsur strategis, mencakup TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, hingga karantina. Saat ini BNPP RI mengemban tanggung jawab operasional atas 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu. Ke depan, jumlah infrastruktur pelayanan perbatasan tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 24 titik.
Secara geografis, Indonesia berbagi batas darat langsung dengan tiga negara tetangga, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sementara itu, yurisdiksi maritim Nusantara bersinggungan langsung dengan Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.
Isu Khusus Papua Nugini dan Pulau Sebatik
Dialog kerja sama ini turut menyoroti sejumlah dinamika teritorial aktual di lapangan. Pada perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, Tito menuturkan adanya keunikan interaksi sosial di mana warga negara Papua Nugini bertempat tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, dan sebaliknya terdapat pula warga Indonesia yang bermukim di wilayah Papua Nugini.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Sementara itu, hubungan perbatasan dengan Malaysia mencatatkan kemajuan melalui dialog bersahabat yang telah menuntaskan beberapa segmen sengketa wilayah. Fokus pembahasan bilateral saat ini diarahkan ke Pulau Sebatik, sebuah pulau yang daratannya terbagi antara yurisdiksi Indonesia dan Malaysia.
Guna merumuskan penyelesaian tata batas di Pulau Sebatik bersama pemerintah Malaysia, BNPP RI bersama kementerian terkait telah membentuk tim khusus untuk mengkaji dan menyusun opsi penyelesaian yang terpadu.
