Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia yang selama ini cenderung berjalan secara sektoral dan berfokus sempit pada aspek batas fisik serta keamanan mulai diarahkan menuju pendekatan terpadu. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama kementerian dan lembaga mitra menggelar forum pembahasan penyusunan desain besar transformasi tata kelola perbatasan pada Jumat (11/9).
Langkah ini dirancang untuk menjawab kendala implementasi Rencana Induk (Renduk) pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dinilai belum optimal. Lewat kerangka kerja baru, kawasan perbatasan tidak lagi semata diposisikan sebagai batas terluar pertahanan, melainkan diubah menjadi simpul pelayanan publik dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pergeseran Paradigma Menuju Koridor Ekonomi
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menegaskan bahwa perubahan mendasar diperlukan pada cara pandang, sistem kerja, dan tata kelola lintas lembaga. Pendekatan terintegrasi tersebut diwujudkan secara konkret melalui penguatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (PPGN).
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Infrastruktur gerbang lintas batas tersebut direncanakan terhubung langsung dengan sentra-sentra produksi dan pusat layanan di daerah sekitar. Konektivitas ini ditujukan untuk membentuk koridor ekonomi kawasan perbatasan yang aktif dan berkelanjutan.
Tiga Pilar dan Delapan Aspek Transformasi
Periset Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Adi Suhendra, memaparkan bahwa cetak biru transformasi perbatasan wajib bertumpu pada tiga pilar utama: perbatasan sebagai sumber daya (Border as Resources), fasilitasi perdagangan (Trade Facilitation), dan tata kelola lintas batas (Cross Border Governance).
Untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut, terdapat delapan aspek strategis yang diusulkan masuk ke dalam desain besar: - Kebijakan dan regulasi - Tata kelola dan orkestrasi kelembagaan - Pengembangan Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI) - Pembangunan kawasan perbatasan - Digitalisasi dan integrasi data - Pengukuran kinerja dan pengendalian - Kolaborasi serta kemitraan lintas sektor - Kapabilitas organisasi dan manajemen perubahan
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Pelaksanaan peta jalan transformasi ini diusulkan bergulir dalam empat tahapan strategis hingga 2045, diawali fase fondasi dan konsolidasi pada 2026–2028 hingga tercapainya tata kelola perbatasan nasional yang adaptif pada kurun 2040–2045.
Dari sisi kelembagaan aparatur, Asisten Deputi pada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Istyadi Insani, mengingatkan agar penyusunan desain besar BNPP ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita serta RPJMN 2025–2029.
