Forum komunikasi antar-lembaga pemerintah kembali diperkuat melalui agenda strategis di Kompleks Parlemen, Senayan. Pada hari Selasa, 8 November 2026, sebuah pertemuan penting berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta. Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, secara resmi membuka Forum Tematik Bakohumas MPR RI sekaligus menyampaikan pidato kunci yang menekankan pentingnya kolaborasi penyampaian informasi publik kepada masyarakat luas.
Pertemuan ini secara khusus mengangkat tema utama "Sinergi Bakohumas dalam Mendukung Publikasi Sidang Tahunan MPR yang Informatif, Kolaboratif, dan Kredibel". Melalui tema tersebut, forum ini dirancang untuk menyelaraskan gerak humas pemerintah dalam mengawal jalannya Sidang Tahunan MPR. Menurut penjelasan Neng Eem, Sidang Tahunan MPR RI bukan sekadar agenda seremonial biasa, melainkan momentum krusial bagi berbagai lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja mereka, melakukan evaluasi kerja secara berkala, sekaligus meneguhkan kembali arah kebangsaan di hadapan masyarakat.
Tantangan utama yang dihadapi oleh humas pemerintah saat ini adalah menjembatani dokumen resmi negara yang rumit agar dapat dipahami oleh masyarakat umum. Neng Eem menekankan bahwa jajaran kehumasan pemerintah yang berhimpun dalam wadah Bakohumas memegang peran vital yang tidak tergantikan. Para praktisi humas ini bertindak sebagai penerjemah yang bertugas menyederhanakan bahasa konstitusi yang cenderung kaku menjadi bahasa rakyat yang lebih membumi, komunikatif, dan mudah dicerna oleh publik.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Upaya penyelarasan komunikasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting dari berbagai instansi lintas sektor. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan adanya komitmen kerja sama yang erat antara pihak legislatif, eksekutif, dan lembaga keamanan negara. Di antara tokoh yang hadir dalam forum tersebut adalah Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah serta Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan. Selain itu, dari sektor komunikasi dan intelijen negara, hadir Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Achmad Zainal Huda, serta Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Molly Prabawaty.
Selain perwakilan kementerian dan lembaga eksternal, koordinasi internal MPR RI juga diperkuat oleh kehadiran jajaran pejabat strukturalnya. Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Agus Subagyo, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Wachid Nugroho, serta Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Budi Muliawan turut mengawal jalannya diskusi interaktif tersebut. Kehadiran Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Lembaga Susan Andriyani juga mempertegas fokus forum dalam memperkuat aspek pemberitaan resmi kelembagaan.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Melalui sinergi ini, terdapat pembagian peran yang jelas dalam ekosistem komunikasi pemerintah Indonesia. Di satu sisi, pimpinan MPR RI mendorong visi besar keterbukaan informasi dan penyederhanaan pesan konstitusi. Di sisi lain, instansi teknis seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta BIN bersama biro internal MPR RI memikul tanggung jawab teknis untuk memastikan informasi tersebut tersebar secara kredibel, aman, dan kolaboratif. Bagi para profesional komunikasi publik maupun calon pegawai negeri sipil yang berminat pada bidang kehumasan pemerintah, kolaborasi lintas lembaga ini menjadi gambaran nyata mengenai fungsi humas dalam mengelola informasi negara.
