Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh cara aparaturnya berinteraksi dengan masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat perannya sebagai garda terdepan pelayanan publik yang humanis. Pendekatan yang mengedepankan pelayanan dan empati menjadi kunci utama dalam mengubah citra instansi. Tomsi Tohir mengibaratkan hal ini seperti sebuah toko; jika pajangannya bagus, masyarakat akan menilai toko tersebut bagus, sebaliknya jika jelek, masyarakat akan langsung melabelinya buruk. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara strategis yang sedang diterapkan untuk memastikan transformasi Satpol PP berjalan optimal.
Langkah pertama dalam transformasi ini adalah menyamakan standar kompetensi seluruh personel di lapangan. Saat ini, personel Satpol PP berasal dari berbagai latar belakang kepegawaian yang berbeda-beda. Keberagaman ini mencakup tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan yang sangat penting agar tidak ada kesenjangan kemampuan antaranggota. Melalui penyamaan standar kompetensi, setiap personel diharapkan memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang setara saat berhadapan langsung dengan masyarakat dalam tugas sehari-hari.
