Pemerintah Indonesia terus mendorong efisiensi birokrasi melalui digitalisasi dokumen penting. Langkah ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan tanpa harus membawa tumpukan berkas fisik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada awal Agustus lalu menegaskan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan akan semakin memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah. Melalui platform terintegrasi, warga kini dapat mengelola dokumen pribadi secara mandiri dari mana saja.
Kehadiran Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi jawaban atas kerumitan birokrasi konvensional. Di masa mendatang, masyarakat yang telah mengaktifkan IKD tidak lagi bergantung pada fotokopi KTP elektronik (e-KTP) dalam berbagai proses administrasi. Langkah ini meminimalkan risiko kehilangan dokumen fisik dan mempercepat waktu tunggu pelayanan. Identitas digital melalui IKD ini nantinya akan berfungsi sebagai sarana utama untuk proses verifikasi, validasi, sekaligus akses terhadap berbagai layanan publik secara elektronik. Data mencatat bahwa hingga 31 Juli 2026, jumlah pengguna yang telah melakukan aktivasi IKD sudah mencapai 21.152.840 orang, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan sistem yang lebih praktis.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454
Sistem ini memuat berbagai fungsi penting yang langsung berdampak pada kemudahan layanan harian. IKD mampu menampilkan versi digital dari e-KTP, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya secara langsung di perangkat pengguna. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan cetak KK, memperbarui biodata Warga Negara Indonesia (WNI), mengurus surat keterangan pindah secara individu, hingga memproses pisah atau pecah KK. Selain itu, layanan pembuatan akta kelahiran bagi WNI yang belum maupun sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta penerbitan akta kematian juga tersedia di dalam platform ini. Pengguna bahkan bisa memperbarui data pendidikan, mengajukan status penduduk nonpermanen, dan mengisi informasi golongan darah.
Untuk memanfaatkan IKD sebagai pintu verifikasi, terdapat beberapa mekanisme akses yang dapat diikuti oleh pengguna saat berurusan dengan penyedia layanan. Pengguna dapat memanfaatkan fitur Single Sign-On (SSO) yang memungkinkan verifikasi data dan akses ke aplikasi mitra tanpa perlu membuat akun baru secara berulang. Melalui mekanisme SSO ini, penduduk dapat melakukan verifikasi data dan mengakses aplikasi penyedia layanan menggunakan IKD tanpa harus berulang kali memasukkan atau membuat identitas untuk setiap layanan digital yang digunakan. Selain itu, terdapat dua mekanisme pemindaian QR Code yang bisa digunakan untuk membagikan data kependudukan secara sukarela berdasarkan persetujuan. Mekanisme pertama dilakukan dengan cara penduduk membagikan QR Code data kependudukan mereka langsung kepada penyedia layanan. Mekanisme kedua adalah dengan memindai QR Code yang disediakan oleh pihak penyedia layanan menggunakan aplikasi IKD.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Langkah pengembangan terus berjalan untuk menyempurnakan kegunaan platform ini ke depan. Rencana pengembangan mencakup sistem remote onboarding yang aman dengan teknologi liveness detection serta penyediaan digital folder untuk menyimpan dokumen resmi secara aman. IKD juga dirancang untuk mendukung pembagian data dengan persetujuan pemilik, adopsi standar internasional demi interoperabilitas yang lebih luas, serta penyediaan fitur aksesibilitas khusus bagi penyandang difabel dan kelompok rentan lainnya. Dengan memaksimalkan fitur-fitur ini, warga dapat menghemat waktu dan tenaga dalam mengurus seluruh administrasi kependudukan secara mandiri.
