Pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial di wilayah pedalaman memerlukan fondasi yang kuat, salah satunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah. Kasus di wilayah Nduga memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat yang memiliki trauma sejarah. Praktik terbaik ini dibuktikan oleh Iptu Motalip Litiloly, yang menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Nduga. Dedikasinya membuahkan hasil saat ia meraih penghargaan Polisi Tapal Batas dan Pedalaman pada ajang Hoegeng Awards 2026. Malam puncak penghargaan tersebut diselenggarakan di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada hari Jumat, 31 Juli 2026. Acara bergengsi yang disiarkan langsung oleh detikcom ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Chairman of CT Corp Chairul Tanjung. Trofi penghargaan diserahkan secara langsung oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, setelah pembacaan kategori oleh Mas Achmad Santosa. Proses seleksi Hoegeng Awards 2026 ini sangat ketat, melibatkan lima anggota Dewan Pakar, yaitu Alissa Qotrunnada Wahid, Putu Elvina, Mas Achmad Santosa, Gufron Mabruri, dan Habiburokhman.
Langkah pertama yang krusial bagi praktisi pembangunan dalam membangun kepercayaan di wilayah pedalaman adalah memahami trauma masa lalu masyarakat setempat. Di Nduga, warga masih memiliki trauma mendalam akibat peristiwa penyanderaan yang terjadi pada tahun 1996. Trauma tersebut membuat masyarakat merasa takut ketika melihat aparat TNI maupun Polri yang mengenakan seragam resmi serta membawa senjata api. Untuk mengatasi kendala psikologis ini, Iptu Motalip Litiloly memilih pendekatan persuasif yang berpusat pada masyarakat. Dalam interaksi sehari-hari dengan warga, ia sengaja mengenakan pakaian sipil atau preman dan sama sekali tidak membawa senjata. Seragam dinas hanya ia kenakan pada saat-saat tertentu ketika ada permasalahan yang mengharuskan penanganan formal. Pendekatan tanpa seragam dan tanpa senjata ini terbukti efektif dalam mencairkan ketakutan warga dan membangun rasa aman di lingkungan tersebut.
Langkah kedua adalah aktif mendengarkan dan merespons aspirasi nyata dari komunitas lokal untuk mendukung kelancaran aktivitas di daerah. Ketika Iptu Motalip pertama kali ditunjuk sebagai Kepala Pos Polisi Pembangunan Nduga pada tahun 2012 oleh Kapolres Wamena, penugasan ini dilakukan atas permintaan langsung Bupati Nduga saat itu, Yairus Gwijangge, beserta para tokoh masyarakat. Setelah menempuh perjalanan dengan pesawat bersama lima anggota polisi lainnya menuju Distrik Kenyam, mereka langsung disambut oleh tokoh adat setempat bernama almarhum kepala suku Ruben. Pemerintah kemudian memfasilitasi operasional mereka dengan menyediakan rumah dinas asisten satu dan asisten dua untuk dijadikan sebagai Pos Pembangunan. Pada masa awal penugasan tersebut, situasi sedang bergejolak setelah meninggalnya Paulina Ubruangge, seorang anggota DPRD dari Fraksi PAN, sekitar tanggal 10 Juni 2012.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Langkah ketiga melibatkan penyelesaian masalah yang berkaitan langsung dengan ekonomi dan struktur sosial masyarakat. Keluarga almarhumah Paulina Ubruangge sempat mengajukan tiga tuntutan penting kepada pihak berwenang. Tuntutan pertama adalah kelanjutan proyek pekerjaan kecil berupa pembangunan selokan di bandara yang sempat terhenti saat beliau meninggal dunia. Mereka meminta agar pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh pihak keluarganya. Tuntutan kedua berkaitan dengan posisi di pemerintahan, di mana pihak keluarga meminta agar ipar mereka yang meninggal diangkat untuk bergabung kembali dengan pemerintahan Bupati. Tuntutan ketiga adalah permintaan agar proses pembangunan di wilayah Kenyam dipercepat. Dengan mendengarkan, menerima, dan membantu mengomunikasikan tuntutan-tuntutan ini, aparat dapat menunjukkan komitmen nyata bahwa kehadiran mereka membawa dampak positif bagi kemajuan daerah.
Langkah keempat adalah menjaga konsistensi kehadiran dan integrasi sosial secara mendalam. Kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan dedikasi bertahun-tahun. Iptu Motalip Litiloly telah bertugas di Nduga sejak tahun 2012. Kedekatan yang konsisten ini melahirkan hubungan emosional yang sangat erat dengan warga setempat. Masyarakat Nduga yang mayoritas beragama Nasrani bahkan memberikan sapaan akrab Pak Salib kepadanya. Bukti paling nyata dari kuatnya kepercayaan ini terlihat ketika Iptu Motalip sempat dimutasi ke wilayah lain. Menanggapi mutasi tersebut, warga Nduga melakukan aksi demonstrasi atau protes sebanyak dua kali, hingga akhirnya ia dikembalikan untuk bertugas di Polres Nduga.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Sebagai panduan bagi para profesional dan praktisi di bidang pembangunan daerah terpencil, metode pendekatan sosial ini membuktikan bahwa stabilitas merupakan kunci utama bergeraknya roda kehidupan. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kemampuan aparat atau petugas dalam membaca karakteristik budaya lokal dan merangkul tokoh-tokoh adat setempat. Prinsip dasar seperti menghormati trauma masa lalu warga, merespons kebutuhan pembangunan fisik secara nyata, serta menjaga konsistensi kehadiran tanpa arogansi kekuasaan adalah fondasi utama. Melalui teladan dari Iptu Motalip Litiloly, aparat dan praktisi pembangunan dapat belajar bahwa pendekatan humanis merupakan investasi jangka panjang terbaik untuk menciptakan harmoni sosial demi mendukung kelancaran aktivitas masyarakat di daerah pedalaman.
