Perkembangan rantai pasok pangan di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Pada hari Kamis, 6 Agustus 2026, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sedang berada di Kota Semarang untuk melakukan kunjungan kerja. Saat melakukan sesi dialog dengan para mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Amran menerima laporan langsung mengenai tingginya harga beras yang terjadi di Kabupaten Alor. Merespons aduan tersebut secara cepat, ia segera menghubungi Direktur Utama Perum Bulog langsung dari Semarang pada hari yang sama guna menginstruksikan pengiriman beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke wilayah kabupaten kepulauan tersebut.
Langkah cepat ini diambil untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen lokal Alor yang sempat mengalami kenaikan signifikan. Selain memerintahkan pengiriman pasokan beras SPHP secara masif, Amran juga memberikan instruksi tegas terkait kesiapan infrastruktur logistik di Alor. Apabila fasilitas penyimpanan atau gudang penyimpanan beras belum memadai atau belum tersedia di kabupaten tersebut, Perum Bulog diperintahkan untuk segera membangun gudang baru di sana. Upaya pembangunan gudang ini dilakukan guna memastikan bahwa pasokan pangan tidak hanya sampai sekali saja, melainkan memiliki sistem penyimpanan yang memadai untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan jangka panjang di daerah kepulauan tersebut.
Beras SPHP yang dikirimkan ini ditargetkan dapat dibeli oleh masyarakat Alor dengan harga Rp12.500 per kilogram. Guna memastikan pemerataan pasokan, Amran menegaskan bahwa jalur distribusi beras ini tidak boleh terpusat di area perkotaan saja. Penyaluran harus mampu menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Alor, termasuk wilayah kepulauan kecil dan kawasan pedalaman yang selama ini sering kali mengalami kendala akses logistik. Dengan target harga yang terjangkau ini, diharapkan daya beli masyarakat setempat dapat terjaga dengan baik di tengah tantangan ekonomi wilayah kepulauan tersebut.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Bagi para pelaku usaha mikro, pengecer, dan mitra distribusi di Alor, program distribusi beras ini disalurkan melalui beberapa skema kemitraan yang sudah berjalan di lapangan. Berdasarkan data penyaluran dari bulan Maret hingga Juli 2026, total beras SPHP yang telah didistribusikan ke Kabupaten Alor mencapai 764.070 kilogram. Penyaluran tersebut terbagi ke dalam tiga saluran utama yang menjadi tumpuan ekonomi lokal di sana. Saluran pertama adalah melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menyerap porsi terbesar, yaitu sebanyak 356.470 kilogram. RPK merupakan outlet penjualan pangan bentukan Bulog yang dikelola oleh masyarakat atau pelaku usaha lokal sebagai bentuk kemitraan ritel.
Saluran kedua didominasi oleh para pengecer di pasar rakyat atau pasar tradisional di Kabupaten Alor yang berhasil menyalurkan sebanyak 352.150 kilogram beras SPHP. Keterlibatan pedagang pasar tradisional ini sangat krusial karena mereka bersentuhan langsung dengan konsumen harian di berbagai pelosok daerah. Sementara itu, saluran ketiga dilakukan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyumbang penyaluran sebesar 55.450 kilogram. Selain skema SPHP tersebut, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan beras secara langsung yang hingga tanggal 31 Juli 2026 tercatat telah mencapai 746.000 kilogram.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Jika diakumulasikan secara keseluruhan, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah digelontorkan untuk wilayah Kabupaten Alor鈥攎enggabungkan program SPHP dan bantuan pangan langsung鈥攎encapai kisaran 1,5 juta kilogram. Melalui koordinasi ketat antara Bapanas, Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog ini, rantai distribusi pangan di Alor diharapkan menjadi lebih solid dan mampu menekan gejolak harga. Bagi para pelaku usaha ritel tradisional dan pengelola Rumah Pangan Kita di Alor, kepastian pasokan dari instruksi terbaru ini memberikan kejelasan stok operasional untuk melayani kebutuhan pokok masyarakat dengan harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat.
Pembangunan gudang baru yang diinstruksikan oleh Kepala Bapanas apabila fasilitas penyimpanan belum tersedia di Alor menjadi poin penting bagi keberlanjutan rantai pasok lokal. Dengan adanya fasilitas penyimpanan yang memadai di tingkat kabupaten, ketergantungan pada pengiriman antarpulau yang rentan terhadap cuaca buruk dapat diminimalisasi. Hal ini memberikan kepastian bagi para pengecer lokal dan pengelola RPK bahwa pasokan beras SPHP seharga Rp12.500 per kilogram akan tetap tersedia secara konsisten sepanjang tahun. Keberadaan infrastruktur logistik yang kuat di Kabupaten Alor diharapkan dapat menstabilkan harga pangan secara permanen sekaligus mendukung roda perekonomian para pelaku usaha mikro di wilayah tersebut.
