Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai gaya penyampaian, gestur, hingga posisi berdiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyiratkan pesan politik yang kuat terkait kontestasi pemilihan presiden mendatang. Menurutnya, penampilan AHY dalam peringatan hari lahir partainya mengindikasikan kesiapan untuk tampil sebagai salah satu kandidat.
Penilaian tersebut merujuk pada pidato AHY saat perayaan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (5/9/2026). Dalam forum itu, AHY menyinggung dinamika kekuasaan yang bersifat sementara serta hak politik masyarakat dalam pemilu.
Doli, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menyatakan sepenuhnya sepakat dengan poin-poin substansi yang diangkat AHY. Poin tersebut mencakup pentingnya menjaga pertumbuhan demokrasi, tanggung jawab institusi negara, pemenuhan tugas pokok pemerintah, serta perlindungan hak dan kewajiban setiap warga negara.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Kendati demikian, Doli mengingatkan bahwa AHY saat ini merupakan bagian dari koalisi pemerintahan. Posisi tersebut menuntut tanggung jawab bersama dalam mengawal dan mengatasi berbagai persoalan bangsa yang tengah dihadapi.
Dinamika Poros Politik Koalisi
Doli menyoroti munculnya sinyal politik dari kekuatan-kekuatan pendukung koalisi saat ini. Sebelum sinyal yang ditangkap dari figur Cikeas tersebut mencuat, tokoh lain seperti Budi Arie yang mewakili poros Solo dinilai telah lebih dahulu memperlihatkan kesiapan secara terbuka. Kondisi ini memperlihatkan manuver awal dari berbagai elemen yang secara bersamaan masih berada dalam satu barisan pemerintahan.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi

Dalam pidatonya, AHY menegaskan bahwa kekuasaan merupakan mandat rakyat yang memiliki batasan waktu dan tidak bisa dimiliki selamanya oleh siapa pun. AHY juga menekankan esensi pemilu sebagai ruang milik masyarakat luas, sehingga hak warga untuk memilih maupun dipilih tidak boleh dihambat.
Menanggapi dinamika politik yang mulai bergerak, Partai Golkar menegaskan tetap menghormati langkah dan sikap setiap partai. Golkar menyatakan komitmennya hingga 2029 untuk tetap berfokus mengawal dan menyukseskan program-program pemerintahan Prabowo-Gibran demi menyelesaikan tantangan yang dihadapi publik.






