Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menekankan bahwa penanganan dampak erupsi gunung api harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan layanan kesehatan, dan kelancaran akses bantuan logistik bagi masyarakat di wilayah terdampak. Langkah tanggap darurat dinilai tidak cukup jika hanya berfokus pada pemantauan aktivitas vulkanik dan sistem peringatan dini semata.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, menegaskan pada Selasa (8/9/2026) agar warga yang terdampak tidak dibiarkan menghadapi persoalan baru setelah bencana terjadi. Hambatan dalam mengakses bantuan pokok dan fasilitas medis dapat memperberat beban sosial serta ekonomi keluarga di pengungsian maupun permukiman terdampak.
Gangguan akibat erupsi dirasakan merata pada sejumlah aspek kehidupan warga, mencakup penurunan kualitas kesehatan, terhentinya aktivitas ekonomi lokal, gangguan mobilitas, hingga terhambatnya proses belajar mengajar anak. Dalam penyaluran bantuan, perhatian khusus dinilai mendesak bagi kelompok rentan, meliputi anak-anak, lanjut usia (lansia), ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga yang memiliki kendala mobilitas dalam menjangkau posko bantuan.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Untuk memastikan bantuan sampai secara efektif, pembaruan data kependudukan terdampak diminta dilakukan secara berkala. Sebagai komisi yang membidangi urusan sosial dan bermitra dengan lembaga penanggulangan bencana, Komisi VIII mendorong koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pasokan logistik sesuai dengan dinamika kebutuhan di lapangan.
Erupsi Gunung Anak Krakatau sendiri tercatat berlangsung sejak Jumat malam, 4 September 2026, dan memicu sebaran abu vulkanik di sejumlah daerah sekitar. Dampak sebaran abu tersebut memaksa sejumlah sekolah beralih ke metode pembelajaran jarak jauh (PJJ), sementara masyarakat setempat diimbau untuk mengenakan masker dan membatasi aktivitas di ruang terbuka.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Kesiapsiagaan penanganan bencana kian krusial mengingat terdapat lima gunung api lain yang saat ini berada pada status Siaga di wilayah Indonesia. Penguatan mitigasi dan jaminan pasokan kebutuhan pokok menjadi prioritas guna meminimalkan risiko terhadap keselamatan maupun stabilitas sosial masyarakat terdampak.
