Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov membantah kabar yang menyebut perwakilan diplomatik Rusia di Indonesia melakukan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran dalam perang di Ukraina.
Tolchenov menegaskan bahwa kantor perwakilan Rusia di Indonesia maupun Kedutaan Besar Rusia di mana pun berada tidak pernah terlibat dalam proses rekrutmen militer bagi warga negara asing.
"Kantor perwakilan Rusia di mana pun di Indonesia sama sekali tidak melakukan rekrutmen untuk angkatan bersenjata Rusia," tegas Tolchenov.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Meski demikian, Tolchenov tidak menampik adanya potensi warga negara asing鈥攕eperti pekerja migran, mahasiswa, hingga wisatawan鈥攜ang mengambil keputusan bergabung dengan angkatan bersenjata saat sedang menetap di Rusia. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut merupakan keputusan dan tanggung jawab pribadi masing-masing individu, bukan melalui fasilitas kedutaan.
Pihak Kedubes Rusia menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan dan bekerja sama secara terbuka apabila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memerlukan klarifikasi lanjutan terkait isu ini.
Klaim Intelijen Ukraina dan Penyelidikan Kemlu RI
Isu ini mencuat setelah Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis laporan melalui Telegram pada 27 Agustus, yang menyebut sedikitnya delapan WNI direkrut militer Rusia untuk terjun ke medan pertempuran. Laporan media The New Voice of Ukraine menyebutkan pihak intelijen Ukraina mengklaim telah mengantongi dokumen yang mengonfirmasi perekrutan tersebut.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Menanggapi laporan tersebut, Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan verifikasi fakta secara menyeluruh melalui perwakilan RI di luar negeri serta berkoordinasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait di dalam negeri.
Selain memverifikasi kebenaran identitas delapan WNI tersebut, Kemlu RI menaruh perhatian khusus pada kemungkinan adanya indikasi penipuan lowongan kerja daring, eksploitasi tenaga kerja, maupun tawaran kerja manipulatif yang menjebak para WNI hingga terseret ke zona konflik.
