Ketakutan dan kemarahan publik Amerika Serikat pascatragedi penyerangan 11 September 2001 dinilai menjadi pemicu lahirnya serangkaian keputusan gegabah dari pemerintah Washington. Dampak dari langkah-langkah tergesa-gesa tersebut tidak hanya memicu konflik militer berkepanjangan, tetapi juga mengubah lanskap geopolitik dunia secara mendalam.
Pandangan tersebut diungkapkan oleh Zalmay Khalilzad, mantan Duta Besar AS yang pernah menjabat sebagai direktur senior di Dewan Keamanan Nasional pada era kepemimpinan Presiden George W. Bush. Menurutnya, respons emosional pascaserangan yang menewaskan hampir 3.000 orang tersebut membuat pengambil kebijakan di AS mengabaikan kalkulasi jangka panjang.
Tragedi 9/11 terjadi ketika 19 pembajak menabrakkan pesawat komersial ke gedung World Trade Center di New York, Pentagon di Virginia, serta sebuah area terbuka di Pennsylvania. Merespons serangan itu, AS melancarkan operasi militer ke Afghanistan kurang dari sebulan kemudian untuk menumpas jaringan al-Qaeda.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Salah satu kekeliruan mendasar yang disorot Khalilzad adalah keengganan pihak Washington membuka ruang perundingan dengan kelompok Taliban pada bulan-bulan awal invasi tahun 2001. Padahal, saat itu beredar laporan bahwa Taliban menunjukkan keterbukaan untuk mencapai sebuah kesepakatan politik. Penolakan terhadap opsi diplomasi tersebut justru mengunci militer AS dalam pusaran perang panjang yang berlangsung hampir dua dekade.
Langkah keliru lainnya terjadi pada 2003, ketika pemerintahan Bush memutuskan menginvasi Irak. Dasar serangan tersebut bertumpu pada penilaian intelijen mengenai kepemilikan senjata pemusnah massal nuklir oleh Baghdad, klaim yang di kemudian hari terbukti palsu. Invasi tersebut berujung pada perang selama lebih dari delapan tahun, perombakan stabilitas kawasan, serta penggulingan dan eksekusi mantan pemimpin Irak, Saddam Hussein.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Keterlibatan militer AS di Afghanistan akhirnya resmi berakhir pada 2021 setelah berlangsung selama 20 tahun. Namun, penarikan pasukan tersebut diiringi runtuhnya pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya disokong AS, membuka jalan bagi Taliban untuk kembali memegang kendali kekuasaan.
