Etika Monetisasi Konten Digital, Risiko Hukum Merekam Tanpa Izin Berkaca dari Kasus GIIAS 2026

Menanggapi ramainya perbincangan di ruang publik mengenai insiden tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan perhatian khusus dan tegasan hukum. Beliau menyatakan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa adanya izin merupakan perbuatan yang sangat tidak beretika dan secara jelas melanggar hukum. Terlebih lagi, perekaman tersebut secara spesifik dijadikan materi konten cara mendekati cewek yang ditujukan untuk kepentingan komersial atau demi mendulang popularitas di media sosial. Dalam ekosistem ekonomi digital, popularitas memang sering kali menjadi jalan menuju keuntungan finansial, namun praktik tersebut sama sekali tidak membenarkan eksploitasi pihak lain tanpa persetujuan.

Bagi para pekerja profesional di sektor promosi yang kerap berinteraksi dengan masyarakat luas, sangat penting untuk memahami hak-hak hukum yang melindungi mereka dari eksploitasi pembuat konten. Habiburokhman memaparkan bahwa korban perekaman tanpa persetujuan memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pelaku perekam. Dasar hukum utama yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Hak Cipta, secara spesifik pada Pasal 12 dan Pasal 115. Kedua pasal tersebut secara tegas mengatur larangan untuk memperbanyak atau mengumumkan potret wajah seseorang tanpa izin, terutama jika hal itu dilakukan untuk kepentingan komersial. Artinya, jika sebuah video diunggah untuk tujuan mendatangkan penghasilan bagi akun kreator, pelaku dapat dituntut secara hukum atas pelanggaran hak cipta potret.

Baca Juga

Cara Mengelola Konten Promosi Digital agar Bebas dari Pelanggaran Hukum Perlindungan Anak

Selain perlindungan melalui instrumen Undang-Undang Hak Cipta, pelaku perekaman ilegal juga dapat dijerat menggunakan regulasi lain yang lebih berfokus pada perlindungan martabat individu di ruang maya. Aturan tersebut mencakup Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang secara khusus mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Tidak berhenti di situ, korban eksploitasi konten juga memiliki opsi untuk menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Regulasi dalam UU ITE ini sangat relevan karena mengatur secara rinci mengenai pelanggaran hak pribadi serta tindakan penyerangan kehormatan yang terjadi di ruang digital.

Guna memastikan pelanggaran etika dan hukum tersebut diproses secara semestinya, Habiburokhman mendorong langkah konkret dari pihak yang dirugikan. Beliau menyarankan kepada korban, yakni usher atau SPG yang bersangkutan, maupun pihak manajemen dan agensi yang menaunginya, untuk segera membuat laporan resmi kepada pihak berwajib. Laporan tersebut diarahkan ke Kepolisian Resor Tangerang Selatan atau Polres Tangsel. Pemilihan instansi ini didasarkan pada fakta bahwa Polres Tangsel merupakan pihak kepolisian yang memiliki wilayah hukum sah atas area tempat kejadian, yakni lokasi pameran GIIAS berlangsung. Dengan adanya laporan resmi, aparat dapat segera memulai proses hukum terhadap kreator konten terkait.

Baca Juga

Cara Mempertahankan Pangsa Pasar Bisnis di Tengah Persaingan Ketat

Sebagai bentuk komitmen dari lembaga legislatif, Komisi III DPR RI menegaskan akan memastikan dan mengawal penuh jalannya proses penegakan hukum ini. Pengawalan tersebut bertujuan agar aparat penegak hukum memproses laporan secara tegas, profesional, dan akuntabel. Langkah penindakan ini dinilai sangat penting untuk memberikan efek jera bagi para kreator konten di industri digital. Harapannya, para pembuat konten yang berorientasi pada penghasilan tidak lagi mengorbankan privasi serta martabat orang lain demi sebuah tayangan. Peristiwa ini sekaligus menjadi panduan berharga bagi seluruh pelaku ekonomi digital untuk selalu menempatkan etika dan izin resmi sebagai landasan utama sebelum memproduksi karya komersial.