Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kebudayaan Fadli Zon di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (1/9/2026). Kedatangan Fadli Zon dalam pertemuan tersebut berlangsung dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan guna menyampaikan sejumlah usulan penerima penghargaan kenegaraan.
Dalam pertemuan di Hambalang itu, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mendampingi Presiden Prabowo.
Pertimbangan Usulan Gelar dan Tanda Jasa
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa usulan yang diserahkan Dewan Gelar berkaitan erat dengan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh dan insan masyarakat. Kriteria penerima yang diusulkan didasarkan pada kontribusi nyata dan rekam jejak keteladanan yang telah mereka berikan.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Teddy menyampaikan bahwa tokoh-tokoh yang direkomendasikan dinilai telah memberikan jasa, kontribusi, serta manfaat istimewa bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, mereka dipandang memiliki dedikasi pengabdian yang patut dihargai serta mampu menjadi contoh teladan bagi publik.
Laporan usulan tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dan menetapkan pemberian gelar, tanda jasa, serta tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat Terbatas Kebijakan Hunian Layak
Sebelum melangsungkan pertemuan bersama Dewan Gelar, Presiden Prabowo pada hari yang sama juga memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet. Rapat terbatas tersebut difokuskan pada agenda peningkatan kualitas hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Dalam keterangannya, Teddy menyebutkan bahwa rapat terbatas tersebut secara mendalam membahas berbagai upaya menghadirkan rumah yang lebih layak dan terjangkau. Pembahasan mencakup perumusan kebijakan strategis untuk meringankan akses pembiayaan perumahan demi mempermudah masyarakat dalam memiliki tempat tinggal.
Terkait upaya penyediaan hunian tersebut, Teddy menambahkan bahwa capaian pelaksanaan program bedah rumah yang dijalankan oleh pemerintah telah menjangkau 400 ribu unit terhitung sejak 2025 hingga saat ini.
