Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah untuk menengahi sengketa kepemilikan TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang, Tangerang Selatan. Gubernur Banten Andra Soni menyatakan kesiapannya mempertemukan dua pihak yang berselisih, yakni Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Langkah mediasi tersebut diputuskan menyusul audiensi antara Gubernur Banten dengan perwakilan wali murid serta pengurus Yayasan Syarif Hidayatullah di Kantor Gubernur Banten eks BBLKI Serpong, Tangerang Selatan, pada Kamis (3/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten serta Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
Konflik di lingkungan TKIP dan SDIP Pamulang mencakup persoalan pengelolaan sekolah, kepengurusan yayasan, hingga status aset di kawasan pendidikan tersebut. Perselisihan ini memicu kekhawatiran para orang tua terkait keberlanjutan serta keamanan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Fokus Menjaga Kestabilan Belajar Siswa
Menanggapi keresahan para wali murid, Andra Soni menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah berfokus pada perlindungan hak belajar siswa dan ketenangan tenaga pengajar. Pemprov Banten tidak memiliki kewenangan yudisial untuk menetapkan pihak yang berhak atas status hukum kepemilikan aset.
Persoalan legalitas kepemilikan sepenuhnya diserahkan kepada ranah pengadilan. Dalam waktu dekat, Pemprov Banten mengagendakan pertemuan bersama yang melibatkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, UIN Jakarta, pengelola sekolah dari Yayasan Syarif Hidayatullah, dan perwakilan orang tua murid guna meredakan ketegangan operasional di lapangan.
Perwakilan wali murid, Brian Wiriosantono, mengutarakan harapannya agar seluruh pihak menahan diri dari tindakan di luar koridor hukum demi menjaga lingkungan sekolah tetap aman. Sementara itu, perwakilan orang tua lainnya, Rahma, menekankan pentingnya stabilitas kerja bagi para guru agar proses belajar mengajar tetap kondusif dan efisien.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Kondisi Pembelajaran Mulai Kembali Tatap Muka
Situasi perselisihan di area sekolah sempat berdampak langsung pada psikologis murid. Perwakilan wali murid bernama Tia mengungkapkan adanya anak yang sempat panik, menangis, bahkan tidak masuk sekolah setelah menyaksikan kerumunan di lingkungan sekolah saat konflik berlangsung.
Aktivitas belajar mengajar di TKIP dan SDIP Pamulang sempat dialihkan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama satu hari. Namun, kegiatan saat ini telah berjalan normal kembali secara tatap muka. Untuk mengawal keselamatan para siswa, para orang tua sebelumnya juga telah menyampaikan laporan dan permohonan perlindungan anak kepada lembaga terkait, termasuk KPHI dan Komnas Perlindungan Anak.
