Kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintah daerah dinilai memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas serta ketahanan nasional secara menyeluruh. Penguatan tersebut menjadi fokus utama seiring rampungnya pembekalan kepemimpinan bagi puluhan kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI TB Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa ketahanan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, pada Jumat (11/9).
Materi Strategis dan Kolaborasi Global
Pelatihan KPPD Angkatan IV diselenggarakan selama sembilan hari dengan kurikulum komprehensif. Para peserta mendapatkan pembekalan strategis yang meliputi penguatan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan, hingga pengasahan kemampuan teknokratik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah masing-masing.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Dalam pelaksanaannya, modul pembelajaran teknokratik diberikan secara daring melalui kerja sama dengan Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore. Melengkapi pemahaman teori, para kepala daerah juga menjalani sesi praktik lapangan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI.
Diikuti 23 Kepala Daerah
Sebanyak 23 kepala daerah berpartisipasi dalam program ini, terdiri atas 18 bupati dan 5 wali kota. Para bupati yang tercatat mengikuti kursus berasal dari Kabupaten Raja Ampat, Sorong, Asmat, Waropen, Tolikara, Fakfak, Bangkalan, Magetan, Bulungan, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Seram Bagian Barat, Simalungun, Siak, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, serta Sumba Timur.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Sementara itu, jajaran tingkat kota diwakili oleh lima kepala daerah, yaitu Wali Kota Tual, Wali Kota Pematangsiantar, Wali Kota Kupang, Wali Kota Banjarbaru, dan Wali Kota Banjarmasin.
Upacara penutupan program pemantapan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi dan pemangku kepentingan, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir serta Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Filda C. Yusgiantoro. Hadir pula Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas Raden Djaenudin Slamet, Plt. Kepala BPSDM Kemendagri Andi Ony Prihartono, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Herny Ika S. Hutauruk, dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto.
