Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di sejumlah wilayah sekitarnya. Merespons kondisi darurat kesehatan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta fasilitas kesehatan untuk tidak menolak masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menginstruksikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Koordinasi tersebut mencakup kesiapan fasilitas rumah sakit, kecukupan tenaga medis, hingga ketersediaan obat-obatan yang memadai untuk menangani warga yang terdampak.
Fasilitas Kesehatan Dilarang Mengutamakan Administrasi
Yahya menegaskan bahwa seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) maupun rumah sakit wajib memberikan penanganan langsung tanpa terhambat urusan birokrasi.
"Puskesmas dan Rumah Sakit tidak boleh menolak pasien yang ingin berobat. Utamakan pelayanan, masalah administrasi nomor dua," kata Yahya Zaini, Kamis (10/9/2026).
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Selain kesiapan fasilitas rujukan, masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di area terdampak abu vulkanik diminta lebih waspada. Yahya mengimbau warga mengenakan masker untuk melindungi saluran pernapasan serta memakai kacamata pelindung guna mencegah iritasi mata saat beraktivitas di luar ruangan.
Lonjakan Kasus di Lampung dan Banten
Dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai tercatat di beberapa daerah perlintasan sebaran debu. Hingga Selasa (8/9), tercatat sebanyak 76 kasus ISPA teridentifikasi di wilayah Lampung.
Sementara itu, lonjakan signifikan terjadi di Provinsi Banten. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, jumlah kasus ISPA mengalami peningkatan hingga 2,5 kali lipat akibat paparan abu vulkanik. Kondisi yang biasanya mencatat sekitar 2.000 kasus dalam situasi normal kini melonjak tajam menyentuh kisaran 4.500 kasus.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Gubernur Banten Andra Soni mengonfirmasi lonjakan tersebut setelah menerima laporan resmi dari instansi kesehatan daerah.
"Laporan dari Dinkes, ada meningkat 2,5 dari biasanya terkait ISPA di Provinsi Banten," ujar Andra Soni, Rabu (9/9).
