Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,473 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tambahan tersebut salah satunya direncanakan untuk pemutakhiran berbagai survei yang dilakukan oleh BPS.
Usulan tersebut disampaikan Amalia dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/9/2026). Dalam perencanaan awal, BPS memperoleh alokasi pagu anggaran 2027 sebesar Rp 6.476.751.392.000 atau sekitar Rp 6,4 triliun. Dengan adanya usulan tambahan sebesar Rp 1,4 triliun kepada DPR RI, total pagu anggaran BPS diharapkan dapat mencapai Rp 7,9 triliun.
Perluasan Survei Biaya Hidup ke 514 Kabupaten dan Kota
Amalia menjelaskan bahwa pada 2027, BPS telah memasuki masa jatuh tempo untuk melaksanakan pemutakhiran survei biaya hidup atau survei pola konsumsi masyarakat. Data survei tersebut merupakan basis utama penimbang dalam penghitungan inflasi.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Pada tahun 2027, BPS merencanakan survei pola konsumsi masyarakat ini dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota. Melalui langkah tersebut, laporan inflasi ke depan diharapkan tidak hanya terbatas pada cakupan 38 provinsi, melainkan mampu mencakup hingga 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
Rincian Pos Anggaran Tambahan
Kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp 1,473 triliun tersebut terbagi ke dalam dua pos pembiayaan utama. Pos pertama adalah anggaran sebesar Rp 926 miliar untuk kegiatan statistik dalam menjalankan survei-survei penting serta survei pemutakhiran yang sudah jatuh tempo.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Pos kedua dialokasikan untuk pemenuhan dukungan manajemen sebesar Rp 546 miliar. Anggaran dukungan manajemen ini salah satunya diperlukan untuk perbaikan fasilitas fisik, mengingat saat ini banyak kantor BPS di daerah mengalami kerusakan parah dan dinilai sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat bekerja bagi para pegawai BPS di daerah.
