Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mendorong seluruh pemerintah daerah di wilayah Sumatera untuk mempererat kolaborasi pembangunan. Pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) dinilai perlu diimbangi dengan hilirisasi yang terintegrasi antardaerah, sembari mempercepat pemulihan infrastruktur di kawasan terdampak bencana alam.
Arahan tersebut disampaikan Sultan saat menghadiri Rapat Anggota DPD RI Sub-Wilayah I yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (11/9/2026). Forum tersebut mempertemukan jajaran senator dengan pemangku kebijakan eksekutif, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Aceh, serta para bupati dan wali kota di kawasan Sumatera.
Integrasi Koridor Bisnis dan Hilirisasi SDA
Dalam paparannya, Sultan menyoroti posisi geografis Sumatera yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Samudera Hindia. Potensi kekayaan alam, baik di daratan maupun lautan, menjadi modal utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Namun, Sultan mengingatkan bahwa karakter Sumatera yang memiliki banyak daerah kepulauan membutuhkan tata kelola ekonomi yang terpadu. Pemerintah daerah didorong tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengeksploitasi bahan mentah, melainkan membangun ekosistem bisnis dan koridor ekonomi yang sistematis lewat hilirisasi bersama.
Penanganan Bencana Berprinsip Keberlanjutan
Di balik peluang ekonominya, wilayah Sumatera menghadapi tantangan kerentanan bencana alam yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sultan memberikan perhatian khusus terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Menanggapi situasi tersebut, Sultan meminta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperkuat guna merumuskan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih efektif. Pemulihan pascabencana tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi fisik seperti semula, melainkan harus menerapkan prinsip build back better, safer, and sustainable.
Pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan jalur konektivitas antardaerah dinilai krusial agar aktivitas perekonomian masyarakat yang sempat terhenti dapat segera bangkit kembali secara berkelanjutan.
