Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan alokasi anggaran mitigasi bencana. Kesiapan alokasi dana dinilai menjadi faktor penentu utama dalam memastikan kecepatan respons penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia.
DPD RI mengapresiasi komitmen dan kemauan politik (political will) Presiden Prabowo Subianto yang berencana memperkuat anggaran mitigasi bencana di daerah. Penguatan dana tersebut dinilai krusial agar operasional badan penanggulangan bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat berjalan lebih optimal.
Menurut Sultan, posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada tepat di jalur cincin api (ring of fire) membuat hampir tidak ada daerah yang benar-benar bebas dari ancaman bencana alam maupun non-alam. Situasi tersebut menuntut kesiapan fiskal yang berkelanjutan agar pemerintah daerah dan pusat tidak terlambat dalam mengambil tindakan darurat maupun pencegahan.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Usulan Anggaran Masuk Asumsi Makro Ekonomi
Menghadapi risiko yang berulang setiap tahun, Sultan mengusulkan agar alokasi anggaran bencana mulai dihitung sebagai salah satu variabel utama dalam asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada penyusunan RAPBN.
Bencana dinilai sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang nyata. Dengan memasukkannya ke dalam perhitungan asumsi makro, langkah-langkah mitigasi yang lebih terstruktur dan sistematis dapat disiapkan sejak dini guna menekan dampaknya terhadap perekonomian serta stabilitas sosial nasional.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana peningkatan anggaran mitigasi bencana secara signifikan saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam bersama para kepala daerah secara virtual pada Senin (7/9).
Dalam arahannya, Presiden mengingatkan bahwa keberadaan Indonesia di lingkaran api mewajibkan kesiapsiagaan setiap saat. Prabowo juga menilai respons penanganan bencana oleh jajaran pemerintah saat ini telah berlangsung masif dan cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk penanganan pada sejumlah wilayah terdampak di Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
