DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar kalangan pelajar dimasukkan ke dalam daftar penerima Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta. Langkah pemberian KLG bagi siswa ini dinilai penting untuk mendukung kemudahan dan kelancaran mobilitas pelajar di Jakarta.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, dalam rapat kerja bersama pihak eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2026). Nova menegaskan bahwa pemberian layanan gratis bagi kalangan pelajar ini merupakan salah satu rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh Komisi B.
Melengkapi 15 Golongan Penerima KLG
Saat ini, tercatat sudah ada 15 golongan masyarakat yang memperoleh fasilitas layanan transportasi gratis dari Transjakarta. Berdasarkan hal tersebut, Nova mendorong agar kelompok pelajar turut dipertimbangkan untuk masuk ke dalam daftar penerima manfaat guna menunjang kebutuhan perjalanan pendidikan mereka di Jakarta.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Terkait potensi beban pembiayaan daerah, Nova menjelaskan bahwa kebijakan baru ini tidak serta-merta menambah beban subsidi pemerintah. Hal tersebut dimungkinkan asalkan skema teknis yang diterapkan tetap berada dalam batasan alokasi anggaran yang telah tersedia saat ini.
Antisipasi Tumpang Tindih Penerima Manfaat
Kendati mendorong perluasan penerima layanan, Nova mengingatkan perlunya kajian dan pengaturan mekanisme yang jelas sebelum kebijakan ini resmi diterapkan. Kejelasan regulasi tersebut sangat penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih pemberian manfaat di lapangan.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Nova mencontohkan kondisi di mana orang tua siswa bersangkutan telah terdaftar sebagai penerima KLG, sementara sang anak juga berstatus sebagai pelajar. Menurutnya, pengaturan teknis yang cermat diperlukan agar penyaluran kartu layanan gratis tetap tepat sasaran tanpa adanya duplikasi fasilitas.
Nova pun berharap usulan penambahan pelajar sebagai penerima KLG Transjakarta ini dapat segera dibahas lebih lanjut dan dimatangkan bersama pihak manajemen Transjakarta serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
