Peningkatan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara signifikan. Menanggapi kondisi tersebut, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera turun tangan membantu penanganan dampak kesehatan bagi masyarakat setempat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan keprihatinannya terhadap situasi di Kalbar, mengingat jumlah penderita penyakit saluran pernapasan tersebut telah menembus angka 165 ribu kasus. Kemenkes dinilai perlu segera menetapkan protokol kesehatan khusus, termasuk mewajibkan pemakaian masker serta mempersiapkan evakuasi warga ke area yang lebih aman jika kualitas udara kian memburuk.
Selain itu, Yahya mendorong penguatan koordinasi antara Kemenkes dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. Penanganan lapangan memerlukan kesiapan tenaga medis, fasilitas rumah sakit, distribusi masker, hingga penyediaan posko atau rumah oksigen bagi warga terdampak. Prioritas perlindungan juga harus diberikan kepada kelompok rentan, mencakup anak-anak, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jika kondisi karhutla terus memburuk, pemerintah diminta tidak ragu menetapkan status kejadian luar biasa (KLB).
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), terdata sebanyak 165.727 kasus ISPA sepanjang periode 1 Januari hingga 22 Agustus 2026. Secara proporsi, angka tersebut setara dengan 29 kasus per 1.000 penduduk di wilayah Kalimantan Barat.
Kepala Dinas Kesehatan Kalbar dr. Erna Yulianti menjelaskan bahwa tren kenaikan kasus mulai terdeteksi sejak minggu ke-21 atau akhir Mei 2026 dan berlanjut hingga pertengahan Agustus. Peningkatan tajam terjadi pada minggu ke-32 yang bertepatan dengan lonjakan aktivitas titik panas (hotspot), yang ditandai dengan naiknya angka kunjungan pasien ISPA ke berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Sebagai bentuk tindak lanjut dan pengawasan langsung terhadap penanganan krisis kesehatan akibat kabut asap tersebut, Komisi IX DPR RI telah menjadwalkan agenda kunjungan kerja lapangan ke wilayah Kalimantan Barat pada 4-5 September 2026.
