PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memutuskan untuk tetap mempertahankan target pertumbuhan penyaluran kredit di kisaran 8% hingga 10% secara tahunan (year-on-year). Manajemen perseroan menegaskan bahwa target tersebut masih sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) awal tanpa adanya revisi, kendati penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah mengalami perlambatan.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan bahwa capaian ekspansi kredit perseroan hingga semester I tahun ini ditopang oleh langkah aksi korporasi. Kinerja pertumbuhan pembiayaan tersebut diperkirakan bergerak stabil di dalam koridor target yang telah ditetapkan.
Penopang Pertumbuhan dan Aksi Korporasi
Keyakinan BTN dalam mempertahankan target pertumbuhan kredit didorong oleh diversifikasi pembiayaan melalui sektor lain. Salah satu pendorong utamanya adalah pelaksanaan aksi korporasi berupa akuisisi portofolio kredit pensiunan dari SMBC Indonesia. Masuknya portofolio ini memberikan dorongan tambahan bagi total penyaluran kredit perseroan di tengah dinamika pasar perumahan.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454
Nixon memaparkan bahwa dengan adanya kontribusi aksi korporasi tersebut, realisasi pertumbuhan kredit tahun ini diproyeksikan berada di kisaran target dan tidak akan melesat terlalu jauh dari estimasi awal, dengan batas atas pertumbuhan diperkirakan paling tinggi menyentuh 10,1% hingga 10,2%.
Selektivitas dan Kendala Pasokan Rumah MBR
Di sisi lain, BTN kini menerapkan strategi yang lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, terutama pada segmen KPR Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah kehati-hatian ini diambil menyusul tren perlambatan yang terjadi baik dari sisi aktivitas pembangunan rumah maupun transaksi pembelian unit hunian oleh konsumen.
Asing Borong Saham Tambang Lagi di Tengah Pelemahan IHSG
Selain melambatnya permintaan dan pembangunan fisik, sektor pembiayaan rumah bersubsidi juga dihadapkan pada kendala dari sisi pasokan unit perumahan. Salah satu hambatan utama yang masih terjadi di lapangan adalah persoalan perizinan, khususnya di daerah Jawa Barat. Kendala pasokan dan perizinan tersebut menjadi pertimbangan manajemen untuk tetap memasang proyeksi pertumbuhan kredit secara terukur di level 8% hingga 10%.
