Pengelolaan permuseuman di tingkat pusat dan daerah dinilai masih memperlihatkan jurang kualitas yang cukup lebar. Sementara Museum Nasional terus memperbarui standar kurasi dan tata pamer, fasilitas sejarah serupa di berbagai daerah kerap tertinggal akibat keterbatasan kapasitas tenaga pengelolanya.
Sorotan terhadap kesenjangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lestari menekankan perlunya langkah nyata untuk menaikkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di daerah agar mutu permuseuman nasional lebih merata.
Keterbatasan SDM dan Risiko Revitalisasi Fisik Semata
Selama ini, alokasi dana revitalisasi yang turun ke daerah rawan tidak termanfaatkan secara optimal jika tidak diimbangi pemahaman teknis permuseuman yang memadai. Menurut Lestari, kelemahan kompetensi pengelola lokal kerap membuat program revitalisasi hanya terserap pada perbaikan infrastruktur fisik, sementara elemen substansial seperti narasi sejarah dan tata pamer koleksi justru terabaikan.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Keterbatasan kapasitas tersebut dikhawatirkan menurunkan daya tarik edukasi serta fungsi pelestarian cagar budaya di tingkat daerah. Tanpa tata pamer yang terstruktur dan narasi yang kuat, museum daerah sulit menyajikan pengalaman bernilai tinggi bagi pengunjung dan masyarakat sekitar.
Peran Museum Nasional dan Indonesian Heritage Agency
Menyikapi masalah tersebut, Komisi X DPR RI mendorong Museum Nasional agar tidak sekadar berfokus pada operasional internal, melainkan aktif membangun jejaring dan ekosistem permuseuman di seluruh Indonesia. Kolaborasi antarmuseum diharapkan dapat mentransfer keahlian kuratorial dan manajemen tata kelola koleksi ke daerah-daerah.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Lestari juga menilai penguatan mekanisme pendampingan dari institusi yang berkompeten, termasuk Indonesian Heritage Agency, sangat dibutuhkan. Dukungan berkelanjutan dari lembaga teknis ini penting guna mendampingi pengelola lokal dalam menyusun tata pamer berstandar baik serta mengelola anggaran revitalisasi tepat sasaran.
Di samping penguatan internal pengelola, perhatian dari media massa dan keterlibatan komunitas lokal dinilai krusial. Pengawasan bersama dinilai mampu meningkatkan kesadaran publik sekaligus mendorong pemerintah daerah memperketat pengamanan pada situs-situs bersejarah yang rentan menjadi target pencurian maupun perdagangan cagar budaya ilegal.
