Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi melakukan penyesuaian alokasi pembangunan hunian tetap (huntap) komunal untuk wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil guna menjaga target realisasi pembangunan sebanyak 7.952 unit pada 2026 tetap tercapai sesuai jadwal.
Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, menyatakan bahwa ketersediaan lahan yang bersih dan siap bangun menjadi faktor penentu utama agar proses konstruksi fisik tidak mengalami hambatan di lapangan.
Pergeseran Alokasi Berdasarkan Kesiapan Lahan di Aceh
Penyesuaian distribusi huntap dilakukan setelah sebagian kebutuhan di Kabupaten Aceh Utara belum didukung oleh ketersediaan lahan yang memadai. Untuk mencegah penundaan pekerjaan konstruksi, Kementerian PKP mengalihkan kuota pembangunan ke wilayah yang telah siap.
Kabupaten Bener Meriah menerima pengalihan sebanyak 64 unit huntap. Masuknya alokasi ini membuat pembangunan yang semula dijadwalkan pada 2027 dapat dimajukan pelaksanaannya pada 2026.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Sementara itu, Kabupaten Aceh Tamiang memperoleh penambahan sebanyak 187 unit. Dengan pergeseran tersebut, total alokasi pembangunan huntap di Aceh Tamiang meningkat dari semula 2.212 unit menjadi 2.399 unit untuk pelaksanaan tahun 2026.
Secara keseluruhan, setelah menyelesaikan target 7.952 unit pada 2026, Kementerian PKP merencanakan pembangunan lanjutan sebanyak 17.654 unit huntap pada 2027 bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Penyesuaian Program di Sumatera Barat dan Skema Pengadaan
Selain di Aceh, penataan ulang alokasi berlangsung di Sumatera Barat. Kuota 120 unit huntap untuk Kabupaten Tanah Datar dikeluarkan dari daftar program Kementerian PKP karena pembangunannya telah ditangani oleh Danantara. Di sisi lain, alokasi dari Kota Padang Panjang dialihkan ke Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendirikan 204 unit huntap pada 2026.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Dari aspek pengadaan barang dan jasa, proyek hunian tetap ini disiapkan ke dalam 50 paket pekerjaan. Hingga kini, penetapan pemenang telah diselesaikan untuk 15 paket konstruksi serta 5 paket pengawasan.
Kementerian PKP juga menerapkan strategi penyederhanaan dengan menggabungkan lokasi pembangunan di desa-desa yang berdekatan. Langkah konsolidasi paket pekerjaan ini bertujuan menekan jumlah paket skala kecil sekaligus mempercepat mobilisasi pekerjaan teknis di lapangan.
