Kementerian Sosial Republik Indonesia menyiapkan langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Klungkung, Bali. Langkah ini diarahkan untuk menggeser ketergantungan warga dari sekadar penerima bantuan sosial menjadi pelaku usaha produktif yang mandiri melalui pemanfaatan potensi lokal.
Strategi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Bupati Klungkung I Made Satria beserta jajarannya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Pertemuan ini menyoroti besarnya potensi sektor pariwisata, pertanian lahan kering, hingga budidaya rumput laut di Klungkung, khususnya di kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.
Dorong KPM Mandiri Lewat Bantuan Modal Usaha
Sepanjang tahun 2025, penyaluran jaring pengaman sosial dari Kemensos di Klungkung tercatat mencapai Rp48,82 miliar yang didistribusikan kepada 15.745 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Alokasi bantuan tersebut mencakup bansos reguler, santunan anak yatim piatu, bantuan permakanan, Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Guna mentransformasi penerima bantuan tersebut agar mampu berdaya secara ekonomi, Kemensos menawarkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Melalui skema ini, keluarga yang memenuhi kriteria kelayakan akan menerima stimulus modal usaha sebesar Rp5 juta per KPM. Bantuan modal produktif ini dapat dialokasikan untuk usaha peternakan, perikanan, budidaya rumput laut, atau sektor ekonomi riil lainnya yang sesuai dengan ekosistem Klungkung.
Agus Jabo meminta Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Sosial segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Kolaborasi ini diperlukan untuk memetakan KPM yang telah siap merintis atau mengembangkan usaha mandiri.
Kesiapsiagaan Bencana dan Fasilitas Sosial
Selain penguatan ekonomi keluarga, audiensi tersebut turut mematangkan rencana penyediaan fasilitas sosial dan penanggulangan risiko bencana. Kemensos mendorong pendirian Sekolah Rakyat di Klungkung, di mana pihak pemkab menyatakan kesiapan lahan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Mengingat letak geografis Klungkung yang mencakup wilayah kepulauan serta rekam jejaknya sebagai daerah penyangga saat erupsi Gunung Agung dari Kabupaten Karangasem, Kemensos juga menawarkan pembentukan Kampung Siaga Bencana yang dilengkapi fasilitas lumbung sosial.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, serta perwakilan Sekber Sekolah Rakyat Herman Koswara. Dari pihak Pemkab Klungkung, hadir mendampingi bupati antara lain Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana, Kepala Bappeda I Ketut Arie Gunawan, dan Kepala BPKPD I Nyoman Susanta.
