Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerjunkan enam tim ke Nusa Tenggara Timur (NTT) guna membantu penanganan serta pemulihan dokumen kependudukan milik warga terdampak bencana gempa bumi. Langkah jemput bola ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan dokumen administrasi kependudukan yang rusak atau hilang.
Laporan tersebut disampaikan Tito langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang berlangsung secara hibrid di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Hingga kini, tim pencetakan dokumen telah mencetak belasan ribu surat kependudukan baru bagi masyarakat terdampak.
"Kami juga mengirimkan tim Dukcapil untuk membantu dokumentasi pencetakan dokumen kependudukan. Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat-menyurat kependudukan, dokumen penting mereka," jelas Tito.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Sebanyak enam tim Dukcapil disiagakan di tujuh wilayah terdampak, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Selain dokumen kependudukan dasar, pemulihan surat legalitas warga juga diperluas lewat koordinasi lintas instansi. Tito menyatakan telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jajaran kepolisian proaktif memfasilitasi penggantian surat kendaraan bermotor tanpa biaya.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Layanan kepolisian tersebut mencakup penerbitan ulang Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) secara gratis bagi korban gempa.
Kemendagri juga menjalin koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid guna menangani administrasi pertanahan warga, khususnya percepatan penerbitan kembali sertifikat tanah yang rusak atau hilang akibat bencana di wilayah NTT.
