Penyaluran bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana di wilayah Sumatera untuk kategori rusak ringan dan rusak sedang dilaporkan hampir tuntas sepenuhnya. Pemerintah telah merealisasikan pencairan dana stimulan tersebut kepada sebagian besar warga yang berhak menerima.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan perkembangan tersebut seusai menghadiri rapat koordinasi terkait penanganan bencana Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatera di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026). Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Besaran bantuan yang disalurkan terbagi menjadi dua skema, yakni Rp15 juta per unit untuk hunian dengan tingkat kerusakan ringan dan Rp30 juta per unit untuk rumah berkategori rusak sedang. Berdasarkan laporan terkini yang diterima Kemendagri, hampir seluruh alokasi dana bantuan perbaikan mandiri tersebut telah dibayarkan kepada para korban terdampak.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Penanganan Rumah Rusak Berat dan Skema Relokasi
Untuk kategori rumah rusak berat, penanganan fisik dikerjakan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Skema pembangunan hunian tetap secara mandiri di atas lahan milik warga sendiri (in-situ) saat ini telah mencakup ratusan unit rumah yang tersebar di tiga provinsi maupun kabupaten terdampak.
Sementara itu, bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat tersapu arus air atau tanah longsor hingga amblas ke jurang, pemerintah menerapkan skema relokasi terpadu. Pada skema ini, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan relokasi yang aman, sebelum pembangunan hunian permanen dimulai.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Selain menyalurkan dana renovasi dan membangun hunian tetap (huntap), pemerintah juga menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi korban yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah turut mengakomodasi warga terdampak yang memutuskan untuk menumpang sementara waktu di kediaman sanak keluarga sembari menanti rampungnya proyek pembangunan hunian tetap.
