Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kesiapannya untuk maju dalam bursa pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) apabila memperoleh penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Budi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menitipkan mandat agar pencalonan tersebut dapat menjadi representasi bagi kepentingan negara-negara berkembang di panggung global. Kebutuhan keterwakilan ini dinilai mendesak mengingat komposisi demografi dan tantangan kesehatan di negara berkembang.
"Mereka kan dari sisi populasi lebih banyak dan lebih miskin, sehingga perlulah ada wakil dari negara-negara global south atau negara-negara berkembang di pimpinan negara lembaga dunia seperti ini," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Nama Budi Gunadi Sadikin resmi tercantum dalam daftar usulan calon Dirjen WHO pada pembaruan laman resmi WHO per 22 Agustus 2026. Dalam bursa tersebut, ia bersaing bersama tiga kandidat lain, yaitu Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar, Hanan Balkhy yang diusulkan oleh Arab Saudi, serta Hans Kluge selaku Direktur Regional WHO untuk Eropa yang dicalonkan oleh Belgia.
Isu pencalonan ini sebelumnya mencuat ke publik setelah media internasional Devex melaporkan wawancara bersama Budi di sela-sela agenda World Health Assembly ke-79 di Jenewa. Menanggapi kabar tersebut, Menkes menegaskan bahwa pencalonan posisi pucuk pimpinan WHO bukan merupakan inisiatif individu, melainkan keputusan diplomatik yang diajukan secara resmi oleh negara.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Tahapan Seleksi Dirjen WHO 2027
Proses seleksi Direktur Jenderal WHO masih memerlukan waktu dan akan melalui dua tahapan utama pada 2027 mendatang.
Tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027, di mana Executive Board WHO akan menyaring seluruh nama yang masuk hingga terpilih tiga kandidat utama. Selanjutnya, tahap kedua berupa pemungutan suara final akan digelar pada Mei 2027, yang melibatkan seluruh negara anggota WHO dengan mekanisme satu negara satu suara.
