Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah menelusuri kabar mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut menjadi tentara angkatan bersenjata Rusia. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pihaknya masih mendalami kebenaran informasi tersebut sekaligus memastikan perlindungan konsuler tetap diberikan selama tidak ada pelanggaran aturan kewarganegaraan.
Sugiono menegaskan bahwa hak-hak konsuler para WNI akan dipenuhi sepanjang tidak ditemukan unsur hukum yang menyebabkan status kewarganegaraan mereka gugur.
Isu ini bermula dari laporan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina yang dirilis melalui kanal Telegram pada 27 Agustus. Laporan yang turut diberitakan media lokal The New Voice of Ukraine tersebut menyatakan adanya dokumen yang mengonfirmasi perekrutan delapan WNI untuk bertempur dalam konflik melawan Ukraina. Pihak intelijen Ukraina menyebut perekrutan warga negara asing dimanfaatkan pihak Kremlin untuk menambah kekuatan personel militer sekaligus bahan propaganda.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Modus Lowongan Kerja Fiktif Bergaji Besar
Terkait jalur perekrutan para WNI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan informasi dari otoritas intelijen Indonesia. Perekrutan tersebut diindikasikan melibatkan pihak ketiga yang menyamarkan tawaran militer di balik lowongan kerja sipil.
Para korban diduga tergiur oleh tawaran pekerjaan sebagai tenaga pengamanan (sekuriti) atau staf administrasi dengan iming-iming gaji besar. Setelah mendaftar dan diberangkatkan, para WNI tersebut justru dikirim untuk bergabung ke dinas militer.
Atas temuan awal ini, otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi secara lintas instansi serta mengirimkan utusan ke negara-negara terkait guna memitigasi situasi di lapangan.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Verifikasi Identitas dan Status Hukum
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa proses verifikasi terus berjalan secara intensif melalui perwakilan diplomatik RI di luar negeri. Pemerintah Indonesia berfokus meneliti kemungkinan adanya unsur penipuan, perdagangan orang, eksploitasi, maupun manipulasi kontrak kerja.
Hingga saat ini, identitas lengkap, status kewarganegaraan, alur perekrutan, hingga bentuk keterlibatan langsung delapan individu tersebut masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menawarkan imbalan tinggi tanpa kejelasan izin resmi dan kontrak kerja legal.
