Panduan Kepatuhan Lingkungan Bisnis di Bandung, Sanksi Penebangan Pohon bagi Tempat Usaha

Dalam struktur pemerintahan Kota Bandung, pengawasan dan pengelolaan terhadap keberadaan pohon di ruang publik maupun area komersial sebetulnya merupakan ranah dan kewenangan dari Dinas Kawasan Permukiman dan Perumahan. Dinas ini bertugas memastikan bahwa keberadaan pohon tetap terjaga sesuai dengan tata kota. Bagi pelaku usaha, memahami pembagian wewenang ini sangat penting agar setiap rencana modifikasi area luar bangunan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan dinas terkait. Jika terjadi indikasi pelanggaran terhadap aturan pengawasan pohon yang telah ditetapkan oleh Dinas Kawasan Permukiman dan Perumahan, maka instansi penegak peraturan daerah akan segera mengambil alih proses penindakannya.

Baca Juga

Cara Mengelola Konten Promosi Digital agar Bebas dari Pelanggaran Hukum Perlindungan Anak

Ketika sebuah pelanggaran lingkungan terbukti dilakukan oleh suatu usaha, Satpol PP Kota Bandung adalah pihak yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Bambang Sukardi menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh Satpol PP mencakup penanganan pelanggaran peraturan daerah atau Perda, pengawasan terhadap perusahaan terkait isu lingkungan, hingga penindakan khusus untuk kasus penebangan pohon. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya dijatuhkan pada individu, tetapi juga dapat menyasar entitas bisnis atau perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan dalam menjalankan aktivitas komersialnya di wilayah tata kota Bandung.

Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar aturan tata lingkungan ini diatur secara tertulis di dalam Peraturan Daerah dan membawa konsekuensi finansial yang harus diperhitungkan oleh setiap pengelola usaha. Apabila seseorang atau sebuah pihak pengelola bisnis terbukti menebang pohon yang memiliki tinggi lebih dari 10 meter, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 10 juta. Bagi sebuah bisnis, denda operasional sebesar ini tentu menjadi kerugian finansial yang sebenarnya dapat dihindari jika pengelola mematuhi prosedur perizinan yang berlaku sebelum melakukan perubahan fisik di area depan tempat usaha.

Baca Juga

Etika Monetisasi Konten Digital, Risiko Hukum Merekam Tanpa Izin Berkaca dari Kasus GIIAS 2026

Selain sanksi berupa denda uang tunai sebesar Rp 10 juta, Peraturan Daerah Kota Bandung juga mewajibkan sanksi pemulihan lingkungan yang mengikat secara hukum. Orang atau pihak yang melakukan penebangan pohon dengan tinggi lebih dari 10 meter tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian lingkungan dengan cara menanam 100 bibit pohon baru. Kewajiban menanam 100 bibit ini merupakan bentuk pertanggungjawaban mutlak agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kasus yang menimpa pengelola lapangan padel di Jalan Riau pada Senin, 3 Agustus 2026 ini menjadi panduan lokal yang krusial bagi seluruh pelaku usaha di Kota Bandung agar selalu menjadikan aturan daerah sebagai pedoman utama dalam mengelola fasilitas bisnis mereka.