Panduan Mitigasi Karhutla 2026, Kesiapan Personel Polri dan Pemetaan Wilayah Rawan

Langkah strategis penanganan karhutla ini dimatangkan melalui Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang melibatkan perwakilan dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Basarnas, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Pertemuan penting tersebut dipimpin secara langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Lantai 5 Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, pada hari Kamis (30/7). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya pada hari Jumat (31/7/2026) menjelaskan rincian pengerahan pasukan. Polri secara khusus menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total 58.000 personel yang ada secara nasional. Selain itu, Korps Brimob Polri juga turut menerjunkan 23.360 personel dari total kekuatan yang mencapai sekitar 61.000 personel untuk mempercepat respons di berbagai lapangan.

Baca Juga

Panduan Mengelola Keselamatan dan Kepatuhan Hukum pada Bisnis Wahana Hiburan Ekstrem

Kesiapan di tingkat operasional daerah dibuktikan melalui serangkaian kegiatan sistematis yang melibatkan berbagai unsur kewilayahan. Polri tercatat telah melaksanakan 151 kegiatan apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga di tingkat kepolisian daerah, serta 180 kegiatan kesiapan lapangan. Sebagai langkah pencegahan utama di tingkat akar rumput, personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa telah dikerahkan untuk menjalankan 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan secara langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Upaya edukasi ini diperkuat dengan pelaksanaan 168.500 kegiatan patroli darat maupun perairan. Kegiatan patroli ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personel TNI, pemerintah daerah, tim Manggala Agni, hingga partisipasi aktif dari kelompok masyarakat setempat.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu pilar utama dalam strategi mitigasi karhutla tahun ini. Polri telah mengoperasikan sejumlah pusat komando atau command center yang ditempatkan secara strategis di wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Fasilitas ini terhubung dengan sistem milik Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas untuk memantau perkembangan titik panas secara real time. Pemantauan di berbagai pos juga didukung oleh kamera pengawas atau CCTV serta pemanfaatan teknologi drone secara cepat dan akurat. Langkah ini mencakup pengembangan penggunaan drone produksi dalam negeri untuk mendukung pemetaan wilayah rawan kebakaran. Guna memastikan kelancaran pergerakan pasukan dan distribusi peralatan penanggulangan, Polri menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan.

Baca Juga

Penyebab Beras Premium Langka Akibat Pengalihan Menjadi Beras Fortifikasi

Dalam hal manajemen sumber daya fisik, ketersediaan air menjadi prioritas krusial untuk operasi pemadaman. Wakapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap fasilitas seperti embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air ketika terjadi kebakaran. Untuk menunjang kebutuhan logistik dan operasional ini, Mabes Polri telah menyiapkan dukungan anggaran yang dapat diajukan melalui kapolda maupun kapolres. Selain itu, Polri juga menyiagakan empat unit helikopter yang dilengkapi dengan kemampuan water bombing untuk dioptimalkan dalam mendukung proses pemadaman di wilayah prioritas. Seluruh rangkaian mitigasi ini difokuskan pada penerapan prinsip 5M secara berkelanjutan, yakni man, money, method, material, dan machine.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap