PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) kembali menetapkan peringkat tertinggi idAAA dengan prospek stabil (stable outlook) untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Peringkat tingkat korporasi tersebut resmi berlaku untuk periode 4 September 2026 hingga 1 September 2027.
Penetapan peringkat ini didasarkan pada evaluasi Pefindo terhadap kekuatan kredit BTN yang dinilai solid. Lembaga pemeringkat tersebut mencatat bahwa posisi perseroan ditopang oleh profil bisnis yang kuat, ketersediaan likuiditas yang memadai, serta fleksibilitas keuangan yang tinggi.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa perolehan predikat idAAA ini mencerminkan tingkat kepercayaan pasar dan lembaga pemeringkat terhadap ketahanan fundamental BTN di tengah dinamika sektor keuangan.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454
Dukungan Program Perumahan dan Transformasi Bisnis
Selain faktor fundamental internal, Pefindo memberikan penilaian positif terhadap BTN atas posisinya yang strategis bagi pemerintah. BTN memegang peran sentral dalam penyaluran pembiayaan perumahan nasional, termasuk implementasi program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Kendati perseroan tengah menjalankan transformasi operasional menuju konsep beyond mortgage guna memperluas jangkauan layanannya, BTN tetap menjalankan mandat utamanya di sektor perumahan rakyat. Bank pelat merah ini terus menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Peringkat Instrumen Obligasi dan Struktur Kepemilikan
Di samping peringkat korporasi, Pefindo turut memperbarui peringkat untuk sejumlah instrumen surat utang yang diterbitkan perseroan. Obligasi Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai emisi Rp300 miliar berhasil mempertahankan peringkat idAAA.
Asing Borong Saham Tambang Lagi di Tengah Pelemahan IHSG
Sementara itu, instrumen Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp2 triliun memperoleh peringkat idAA dari Pefindo.
Berdasarkan data kepemilikan saham per 30 Juni 2026, mayoritas kepemilikan BTN berada di tangan Pemerintah Indonesia dengan porsi 60 persen yang dikelola melalui BPI Danantara dan BP BUMN. Adapun sisa 40 persen saham lainnya dimiliki oleh masyarakat publik.
