Pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap dugaan keterlibatan delapan warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut ke dalam militer Rusia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah tengah memverifikasi kebenaran informasi tersebut guna menentukan langkah penanganan lanjutan.
Kabar mengenai perekrutan ini pertama kali diungkap oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU). Pihak FISU mengklaim telah mengantongi sejumlah dokumen yang mencatat nama sedikitnya delapan WNI yang terdaftar dalam barisan militer Rusia.
Berdasarkan laporan intelijen tersebut, delapan nama yang dimaksud mencakup Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, serta Helmi Nuraha Hakim.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Modus Iming-Iming Gaji dan Jalur Kewarganegaraan
Dalam laporannya, FISU menyebut para WNI tersebut diduga tertarik bergabung setelah menerima tawaran pekerjaan dengan iming-iming kompensasi finansial yang tinggi. Skema perekrutan tersebut turut menjanjikan penempatan pada tugas non-tempur, kemudahan percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, hingga pemberian berbagai tunjangan sosial.
Namun, keterlibatan warga negara dalam dinas militer asing memiliki konsekuensi hukum yang sangat ketat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang WNI dapat kehilangan status kewarganegaraannya jika masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa mengantongi izin terlebih dahulu dari Presiden.
Yusril menjelaskan bahwa implementasi aturan tersebut dijalankan melalui serangkaian mekanisme administratif formal, termasuk penerbitan Keputusan Menteri Hukum terkait pencabutan atau kehilangan kewarganegaraan bagi pihak yang terbukti melanggar.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Penanganan Kasus dan Langkah Koordinasi Lintas Instansi
Kasus keterlibatan WNI dalam konflik bersenjata di kawasan tersebut bukan kali pertama mengemuka. Sebelumnya, pemerintah menangani persoalan Satria Arta Kumbara, mantan anggota Marinir TNI Angkatan Laut yang bergabung dengan militer Rusia di medan perang dan belakangan menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Tanah Air. Selain itu, terdapat pula catatan kasus Muhammad Rio, mantan personel Brimob Polda Aceh yang dilaporkan turut bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.
Menindaklanjuti laporan terbaru ini, pemerintah bergerak melalui Kementerian Luar Negeri bersama kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat proses verifikasi data di lapangan. Koordinasi intensif antarinstansi terus dilakukan guna memastikan keabsahan dokumen serta menetapkan langkah perlindungan maupun tindakan administratif hukum yang diperlukan.
