Pemerintah memastikan bahwa sumber pendanaan untuk program pembuatan rekening bank otomatis beserta saldo awal sebesar Rp50.000 bagi setiap warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah saat ini sangat mencukupi untuk mendanai program yang ditujukan untuk mendorong inklusi keuangan tersebut. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menjelaskan bahwa alokasi dana dari APBN nantinya akan disiapkan melalui pos anggaran cadangan belanja.
Program ini dirancang khusus bagi warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rekening perbankan otomatis tersebut nantinya akan langsung terhubung secara terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing warga guna memperluas akses serta jangkauan inklusi keuangan nasional.
IHSG Pagi Ini Menguat, Dibuka Naik 0,27% ke Level 6.454
Arahan Presiden dan Keterlibatan Perbankan BUMN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembukaan akses layanan perbankan otomatis ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini bertujuan agar setiap warga negara memiliki akses resmi dan langsung terhadap fasilitas perbankan nasional sejak memasuki usia dewasa.
Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah telah menyiapkan dua bank pelat merah sebagai mitra penyedia rekening bagi masyarakat, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Asing Borong Saham Tambang Lagi di Tengah Pelemahan IHSG
Regulasi Khusus Saldo Tanpa Potongan
Pemerintah menegaskan bahwa saldo awal senilai Rp50.000 yang diberikan kepada para pemilik rekening baru dipastikan utuh dan tidak boleh terpotong oleh biaya administrasi maupun potongan biaya perbankan lainnya.
Untuk menjamin perlindungan saldo tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun payung aturan khusus bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi bersama ini disiapkan guna memastikan saldo awal tersebut tetap utuh di dalam rekening penerima tanpa ada pembebanan biaya tambahan.
