Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berhasil mencatatkan capaian positif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan meraih peringkat terbaik kedua Indeks Perlindungan Anak (IPA) tingkat Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur pada Juli 2026. Capaian ini mencerminkan komitmen kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi bersama jajaran birokrasi daerah dalam memperkuat ekosistem perlindungan anak secara terintegrasi.
Strategi Layanan dan Penguatan Berbasis Keluarga
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menjelaskan bahwa perolehan indeks ini ditopang oleh serangkaian intervensi yang terstruktur dari tingkat kabupaten hingga desa.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Upaya yang berjalan mencakup pertemuan koordinasi pencegahan kekerasan, edukasi langsung ke institusi pendidikan serta kelompok masyarakat, hingga penguatan kapasitas teknis aparatur di lapangan. Pemkab secara berkala mengadakan pelatihan manajemen kasus, prosedur penanganan terpadu, dan pendampingan trauma healing bagi petugas layanan garda terdepan.
Selain peningkatan kapasitas teknis, Pemkab Sidoarjo mengoptimalkan fungsi PUSPAGA RINATA guna membina ketahanan keluarga sebagai fondasi utama perlindungan anak. Di level kewilayahan terkecil, pembentukan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) terus didorong di berbagai desa dan kelurahan agar sistem pencegahan dapat mendeteksi potensi kerentanan sejak dini.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Respons Terpadu Menghadapi Ancaman Ruang Digital
Di tengah pemanfaatan teknologi informasi yang semakin masif, Pemkab Sidoarjo turut menaruh perhatian terhadap risiko baru yang dihadapi generasi muda, seperti perundungan siber (cyberbullying) hingga potensi eksploitasi anak di ranah digital.
Guna mengantisipasi persoalan tersebut, Pemkab mengintegrasikan layanan sambungan langsung (hotline) PPA dengan berbagai sektor terkait. Kolaborasi dengan jejaring mitra strategis juga diperluas agar setiap laporan masyarakat dan penanganan persoalan perempuan maupun anak dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
