Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan perbaikan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana. Fokus utama penanganan darurat ini mencakup pemulihan akses Jalan Rao-Rao-Koto Katiak atau Jalan Lingkar Selatan serta dua jembatan penghubung.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam monitoring dan evaluasi lapangan yang dipimpin Ketua Tim Monev Sumatera Barat Satgas PRR, Brigjen Pol Yopie Indra Sepang, bersama jajaran Pemkot Padang Panjang.
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, kerusakan pada ruas Jalan Lingkar Selatan tergolong parah karena terputus total pada tiga segmen. Penanganan fisik yang dibutuhkan pada ruas tersebut diperkirakan mencapai panjang sekitar 500 meter.
Sementara itu, kerusakan jembatan terjadi pada struktur abutmen akibat gerusan aliran air pada sisi sungai. Kerusakan tercatat pada abutmen Jembatan Gatot Subroto sepanjang sekitar 7,5 meter dan abutmen Jembatan Ngalau sepanjang kurang lebih 14 meter.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Rekomendasi Percepatan dari Rencana Awal
Ketiga infrastruktur terdampak tersebut sebenarnya telah terdaftar dalam Rencana Induk PRRP Tahun Anggaran 2028 melalui skema Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, mempertimbangkan kondisi akses jalan yang terputus serta potensi ancaman gerusan sungai yang terus meluas, Satgas PRR merekomendasikan penanganan fisik dimajukan lebih cepat dari jadwal semula.
Dari sisi pembiayaan pemulihan daerah, Kota Padang Panjang menerima alokasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 79,02 miliar. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi serapan anggaran TKD tersebut tercatat mencapai Rp 6,64 miliar atau 8,41 persen, dengan capaian progres fisik di lapangan berada pada kisaran 29 persen.
Penyesuaian Huntap dan Relokasi Fasilitas Pendidikan
Selain penanganan jalan dan jembatan, evaluasi pascabencana juga menyoroti pembaruan data kebutuhan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Rencana awal penyediaan 41 unit huntap disesuaikan menjadi 28 unit berdasarkan hasil verifikasi faktual. Penyesuaian angka ini terjadi lantaran enam keluarga memilih tidak direlokasi dan tujuh penerima lainnya terkonfirmasi tidak memiliki ahli waris.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Skema pemenuhan 28 unit huntap tersebut dibagi ke dalam beberapa sumber pendanaan, yaitu: - 10 unit melalui dana bantuan sosial masyarakat - 8 unit didanai oleh BNPB - 6 unit dibangun terpadu di kawasan Balai Benih Ikan (BBI) - 4 unit merupakan huntap mandiri dari Rumah Zakat
Di samping hunian warga, pemulihan sarana pendidikan turut menjadi prioritas. Pemkot Padang Panjang kini bertugas menyiapkan ketersediaan lahan untuk relokasi SDN 12 Koto Katiak, menyusul alokasi anggaran penanganan fasilitas sekolah tersebut yang telah disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tahun 2026.
