Pemerintah Kota Surabaya resmi mengamankan kembali aset lahan milik daerah seluas 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri. Lahan strategis dengan estimasi nilai sekitar Rp124,06 miliar tersebut kini disiapkan untuk mendukung perputaran ekonomi warga, mulai dari sentra UMKM hingga penyediaan ruang terbuka hijau.
Kepastian hukum atas tanah tersebut ditandai dengan penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Selasa (8/9). Pemulihan aset ini mencakup sejumlah fasilitas publik penting di kawasan Surabaya Barat, seperti kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Jeruk, fasilitas Puskesmas, dan Waduk Jeruk yang sempat dikuasai dan diklaim oleh pihak lain selama puluhan tahun.
Penyelesaian Sengketa Lewat Jalur Non-Litigasi
Persoalan kepemilikan aset ini bermula ketika Pemkot Surabaya berupaya melakukan proses sertifikasi lahan, yang kemudian memicu klaim kepemilikan dari pihak luar. Penyelamatan aset berhasil dituntaskan tanpa melewati meja hijau berkat pendampingan intensif dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Jatim yang berkolaborasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur.
Dugaan ABG di Jakbar Dicabuli Pemuda Usia 23 Tahun, Polisi Periksa Sejumlah Saksi
Kepala Kejati Jawa Timur Abdul Qohar menyampaikan bahwa instrumen bantuan hukum non-litigasi menjadi solusi efektif dalam memulihkan kekayaan negara tanpa menghabiskan waktu panjang dan biaya besar di peradilan, dengan tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum serta keadilan.
Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur Muhammad Naim membenarkan bahwa proses administrasi pertanahan telah tuntas dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai untuk Pemkot Surabaya, sehingga lahan dapat segera dioptimalkan untuk kemaslahatan warga.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Optimasi Lahan untuk UMKM dan Lingkungan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa lahan di Jeruk akan difungsikan untuk kegiatan produktif masyarakat guna menggerakkan roda ekonomi lokal serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Selain menampung sentra UMKM, area tersebut tetap mempertahankan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan waduk resapan air. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menambahkan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset pemerintah daerah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan negara dimaksimalkan demi kesejahteraan publik.
