Penyitaan Rp9,5 Miliar oleh KPK Ungkap Pengembangan Kasus Restitusi Pajak KPP Banjarmasin

Meskipun penyitaan uang dalam jumlah besar ini telah terlaksana dengan sukses, KPK masih menghadapi ketidakpastian mengenai siapa saja pihak baru yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam mengembangkan kasus suap di KPP Banjarmasin ini, penyidik menggunakan Surat Perintah Penyidikan atau sprindik umum. Penggunaan sprindik umum ini berarti bahwa hingga saat ini belum ada tersangka baru yang secara resmi ditetapkan oleh KPK terkait penemuan uang Rp9,5 miliar tersebut. Proses hukum saat ini masih difokuskan pada pengumpulan alat bukti, analisis transaksi, serta pemeriksaan saksi-saksi lainnya guna memperjelas konstruksi perkara.

Baca Juga

Data Ketenagakerjaan BPS Mei 2026, Angka Pengangguran Turun Menjadi 7,22 Juta Orang

Penyelidikan aliran dana suap ini ternyata tidak hanya mengarah pada satu wilayah di Kalimantan saja. Sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sama, penyidik KPK juga melakukan tindakan penyitaan uang di wilayah Bandung pada pekan lalu. Dari seorang pegawai pajak yang bertugas di wilayah Bandung tersebut, KPK menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing senilai US$110.000, yang jika dikonversikan setara dengan Rp2 miliar. Penyitaan beruntun di dua wilayah yang berbeda ini menunjukkan bahwa penyelidikan kasus suap pajak ini memiliki cakupan yang cukup luas dan melibatkan beberapa oknum di lingkungan perpajakan nasional.

Awal mula terbongkarnya kasus dugaan suap restitusi pajak ini terjadi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Operasi tangkap tangan tersebut dilangsungkan pada hari Rabu, 4 Februari 2026. Fokus utama dari penyidikan ini adalah dugaan suap terkait pengurusan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB). Perusahaan swasta ini diketahui bergerak di sektor perkebunan sawit, sebuah industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah namun juga rentan terhadap penyalahgunaan wewenang perpajakan jika tidak diawasi dengan ketat.

Baca Juga

Sinyal Dividen PT Fore Kopi Indonesia Tbk, Mengapa Emiten FORE Belum Bagi Hasil di BEI?

Hingga saat ini, KPK tengah memproses hukum tiga orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam skema suap restitusi pajak PT BKB tersebut. Ketiga tersangka yang kini telah ditahan oleh pihak berwenang adalah Mulyono, Dian Jaya Demega, dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo. Mulyono merupakan Kepala KPP Banjarmasin yang memiliki otoritas di kantor pelayanan tersebut, sedangkan Dian Jaya Demega adalah fiskus yang tergabung sebagai anggota tim pemeriksa pajak dari KPP Madya Banjarmasin. Sementara itu, Venzo merupakan pihak swasta yang menjabat sebagai Manajer PT BKB dan diduga bertindak sebagai penghubung dalam transaksi suap ini.

Para tersangka kini harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat atas tindakan manipulasi pajak yang mereka lakukan. Mulyono dan Dian Jaya Demega selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026. Di sisi lain, Venzo selaku manajer perusahaan yang diduga memberikan suap disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para pelaku usaha mengenai risiko hukum yang sangat tinggi jika terlibat dalam praktik suap pengurusan pajak, serta pentingnya menjaga transparansi dalam pelaporan keuangan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap