Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap rentetan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) skala besar yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh korporasi atau perusahaan yang terindikasi terlibat dalam pembakaran hutan. Arahan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat koordinasi yang disiarkan secara virtual di sela-sela kunjungan kerjanya ke Riau pada Senin, 24 Agustus 2026.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi perusakan lingkungan demi kepentingan pembukaan lahan. Lembaga penegak hukum dan instansi terkait diminta bergerak serentak untuk mengusut tuntas indikasi keterlibatan pelaku korporasi.
Instruksi Penyelidikan Terpadu dan Sanksi Pencabutan Izin Korporasi
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langkah-langkah hukum yang konkret kepada aparat penegak hukum guna menindak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan. Berikut adalah poin-poin arahan utama yang ditekankan:
1. Penyelidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Presiden secara khusus memerintahkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menyelidiki seluruh perusahaan yang terindikasi membakar hutan di berbagai wilayah terdampak.
1. Keterlibatan Unsur Intelijen (BIN) Selain kepolisian dan kejaksaan, Presiden meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk turut berpartisipasi menyelidiki dugaan karhutla guna menelusuri aktor-aktor di balik pembakaran hutan secara komprehensif.
1. Pencabutan Izin Operasional Usaha Presiden menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi pelanggaran yang disertai dengan bukti-bukti yang jelas, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa pencabutan izin perusahaan yang bersangkutan.
Bisik-bisik Ambang Batas Parlemen 5% dari Pertemuan Ketum Koalisi
Fakta Karhutla dan Temuan Dugaan Modus di Riau
Dalam forum koordinasi tersebut, Kapolda Riau Herry Heryawan menyampaikan laporan mengenai situasi dan perkembangan penanganan perkara karhutla di wilayah hukum Polda Riau. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi di lapangan, seluruh peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau bersumber dari aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.
Kapolda Riau juga mengungkap adanya dugaan modus operandi yang melibatkan entitas korporasi besar dalam aktivitas pembukaan lahan:
1. Penggunaan Pihak Ketiga atau Masyarakat Kecil Terdapat dugaan bahwa beberapa korporasi menggunakan petani atau masyarakat kecil untuk memasuki area hutan.
1. Dalih Aktivitas Memancing Para pelaku lapangan tersebut masuk ke dalam kawasan hutan dengan alasan atau dalih hendak memancing, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk membuka lahan dengan cara dibakar.
1. Profil Pelaku Lapangan Tanpa Kepemilikan Lahan Hasil investigasi terhadap beberapa tersangka kasus karhutla tahun 2025 menunjukkan ada dua atau tiga orang yang terbukti tidak memiliki kebun atau lahan pertanian di lokasi kebakaran, meskipun mereka berdalih sedang memancing saat diamankan.
Kru KM Virgo Telepon Ibu Sebelum Kapal Terbalik di Laut Jawa
Kendati terdapat temuan indikasi dan modus tersebut, Kapolda Riau menjelaskan bahwa hingga saat ini aparat kepolisian belum menemukan bukti fisik yang solid terkait keterlibatan langsung korporasi besar.
Data Kasus dan Penanganan Tersangka Karhutla di Wilayah Riau
Berdasarkan data penegakan hukum yang dicatat oleh Polda Riau, penindakan perkara karhutla terbagi dalam beberapa periode:
1. Rekapitulasi Kasus Sejak Tahun 2025 Pihak kepolisian mencatat telah memproses sebanyak 94 laporan polisi (LP) terkait peristiwa karhutla sejak tahun 2025, dengan total 106 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
1. Rekapitulasi Kasus Periode Januari hingga Agustus 2026 Khusus untuk periode Januari hingga saat koordinasi berlangsung pada tahun 2026, tercatat ada 33 laporan polisi dengan 36 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Luas lahan yang terbakar pada periode ini mencapai 806,57 hektare.
1. Instruksi Pemeriksaan Lanjutan di Tingkat Pusat Merespons temuan tersangka yang mencurigakan di lapangan, Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta Kapolri agar tersangka-tersangka yang tidak memiliki lahan namun kedapatan membakar hutan segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman investigasi lebih lanjut.
